PERBANDINGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

PERBANDINGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA DAN PENDIDIKAN DI FINLANDIA DI TINJAU DARI LANDASAN HISTORIS PENDIDIKAN

OLEH :

EFUANSYAH, S.Pd   06122502008

 

PROGRAM PASCA SARJANA PENDIDIKAN MATEMATIKA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2O12 / 2013

A. PENDAHULUAN

Negara yang sedang berkembang maupun negara maju memiliki sistem pendidikan yang berbeda – beda dengan memberikan penekanan pada objek tertentu di dalam pendidikan. Pada objek tersebut terkandung tujuan yang akan dicapai baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sehingga hal itu dapat memberikan arah bagi negara tersebut untuk menciptakan manusia dan bentuk negara yang mereka inginkan berdasarkan sistem pendidikan. Pendidikan di Indonesia saat ini nampaknya perlu banyak belajar dari negara lain di dunia, sehingga dengan melihat dan membandingkan negara Indonesia dengan negara – negara lain di dunia dapat memperbaiki sistem pendidikan kita yang masih sangat jauh dari kata baik secara umum pada saat ini. Salah satu negara yang perlu kita pertimbangkan untuk menjadi studi perbandingan demi kemajuan pendidikan Indonesia adalah negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia yaitu negara Finlandia. Sehingga dengan melihat lebih jauh sistem pendidikan di Finlandia diharapkan pada akhirnya penulis maupun pembaca akan mengetahui hal – hal apa yang perlu dipertimbangkan ketika akan menentukan sebuah sistem pendidikan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sejarah pendidikan di Indonesia dan Finlandia?

2. Bagaimana sistem pendidikan di Indonesia dan Finlandia?

3. Bagaimana perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dan Finlandia?

4. Bagaimana upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia?

C.  TUJUAN

1. Mengetahuni sejarah pendidikan di Indonesia dan Finlandia.

2. Mengetahui sistem pendidikan di Indonesia dan Finlandia.

3. Mengetahui perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dan Finlandia.

4. Mengetahui upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia.

D.  PEMBAHASAN

1.      Sejarah

1.1    Sejarah pendidikan di Indonesia

Dalam masyarakat Indonesia sebelum masuk kebudayaan Hindu, pendidikan diberikan langsung oleh orang tua atau orang tua-orang tua dari masyarakat setempat mengenai kehidupan spiritual moralnya dan cara hidup untuk memenuhi perekonomian mereka. Masuk dan meluasnya kebudayaan asing yang dibawa ke Indonesia telah diserap oleh bangsa Indonesia melalui pendidikan masyarakatnya. Lembaga pendidikan itu telah menyampaikan kebudayaan tertulis dan banyak unsur-unsur kebudayaan lainnya.

Sejarah pendidikan di Indonesia dimulai pada zaman berkembangnya satu agama di Indonesia. Kerajaan-kerajaan  Hindu di Pulau Jawa, Bali dan Sumatera yang mulai pada abad ke-4 sesudah masehi itulah tempat mula-mula ada pendidikan yang terdapat di daerah-daerah itu. Dapat dikatakan, bahwa lembaga-lembaga pendidikan dilahirkan oleh lembaga-lembaga agama dan  mata pelajaran yang tertua adalah pelajaran tentang agama. Tanda-tanda mengenai adanya kebudayaan dan peradaban Hindu tertua ditemukan pada abad ke-5 di daerah Kutai (Kalimantan). Namun demikian gambaran tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan di Indonesia didapatkan dari sumber-sumber Cina kurang lebih satu abad kemudian.

Ada 2 macam sistem pendidikan dan pengajaran Islam di Indonesia pada abad ke sembilan belas :

a.       Pendidikan di Langgar

            Di setiap desa di Pulau Jawa terdapat tempat beribadah dimana umat Islam dapat melakukan ibadanya sesuai dengan perintah agamanya. Tempat tersebut dikelola oleh seorang petugas yang disebut amil, modin atau lebai (di Sumatera). Petugas tersebut berfungsi ganda, disamping memberikan do’a pada waktu ada upacara keluarga atau desa, dapat pula berfungsi sebagai guru agama.

b.      Pendidikan di Pesantren

            Dimana murid-muridnya yang belajar diasramakan yang dinamakan pondok-pondok tersebut dibiayai oleh guru yang bersangkutan ataupun atas biaya bersama dari masyarakat pemeluk agama Islam. Para santri belajar pada bilik-bilik terpisah tetapi sebagian besar waktunya digunakan untuk keluar ruangan baik untuk membersihkan ruangan maupun bercocok tanam.

Pendidikan pada Abad ke Dua Puluh Jaman Pemerintahan Hindia Belanda

Di kalangan orang-orang Belanda timbul aliran-aliran untuk memberikan kepada pendudukan asli bagian dari keuntungan yang diperoleh orang Eropa (Belanda) selama mereka menguasai Indonesia. Aliran ini mempunyai pendapat bahwa kepada orang-orang Bumiputera harus diperkenalkan kebudayaan dan pengetahuan barat yang telah menjadikan Belanda bangsa yang besar. Aliran atau paham ini dikenal sebagai Politik Etis (Etische Politiek)

Gagasan tersebut dicetuskan semula olah Van Deventer pada tahun 1899 dengan mottonya “Hutang Kehormatan” (de Eereschuld). Politik etis ini diarahkan untuk kepentingan penduduk Bumiputera dengan cara memajukan penduduk asli secepat-cepatnya melalui pendidikan secara Barat.

Dalam dua dasawarsa semenjak tahun 1900 pemerintah Hindia Belanda banyak mendirikan sekolah-sekolah berorientasi Barat. Berbeda dengan Snouck Hurgronje yang mendukung pemberian pendidikan kepada golongan aristokrat Bumiputera, maka Van Deventer menganjurkan pemberian pendidikan Barat kepada orang-orang golongan bawah. Tokoh ini tidak secara tegas menyatakan bahwa orang dari golongan rakyat biasa yang harus didahulukan tetapi menganjurkan supaya rakyat biasa tidak terabaikan. Oleh karena itu banyak didirikan sekolah-sekolah desa yang berbahasa pengantar bahasa daerah, disamping sekolah-sekolah yang berorientasi dan berbahasa pengantar bahasa Belanda. Yang menjadi landasan dari langkah-langkah dalam pendidikan di Hindia Belanda, maka pemerintah mendasarkan kebijaksanaannya pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

Pendidikan dan pengetahuan barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan penduduk Bumiputera untuk itu bahasa Belanda diharapkan dapat menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah.Pemberian pendidikan rendah bagi golongan Bumiputera disesuaikan dengan kebutuhan mereka

Atas dasar itu maka corak dan sistem pendidikan dan persekolahan di Hindia Belanda pada abad ke-20 dapat ditempuh melalui 2 jalur tersebut. Di satu pihak melalui jalur pertama diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan akan unsur-unsur dari lapisan atas serta tenaga didik bermutu tinggi bagi keperluan industri dan ekonomi dan di lain pihak terpenuhi kebutuhan tenaga menengah dan rendah yang berpendidikan.

Tujuan pendidikan selama periode kolonial tidak pernah dinyatakan secara tegas. Tujuan pendidikan antara lain adalah untuk memenuhi keperluan tenaga buruh untuk kepentingan kaum modal Belanda. Dengan demikian penduduk setempat dididik untuk menjadi buruh-buruh tingkat rendahan (buruh kasar). Ada juga sebagian yang dilatih dan dididik untuk menjadi tenaga administrasi, tenaga teknik, tenaga pertanian dan lain-lainnya yang diangkat sebagai pekerja-pekerja kelas dua atau tiga. Secara singkat tujuan pendidikan ialah untuk memperoleh tenaga-tenaga kerja yang murah. Suatu fakta menurut hasil Komisi Pendidikan Indonesia Belanda yang dibentuk pada tahun 1928 – 1929 menunjukkan bahwa 2 % dari orang-orang Indonesia yang mendapat pendidikan barat berdiri sendiri dan lebih dari  83% menjadi pekerja bayaran serta selebihnya menganggur. Diantara yang 83% itu 45% bekerja sebagai pegawai negeri. Pada umumnya gaji pegawai negeri dan pekerja adalah jauh lebih rendah dibandingkan dengan gaji-gaji Barat mengenai pekerjaan yang sama.

1.2.1        Sejarah Singkat negara Finlandia

Republik Finlandia (bahasa Finlandia: Suomen tasavalta, bahasa Swedia: Republiken Finland) adalah sebuah negara Skandinavia yang juga termasuk negara Nordik. Karena terletak di Eropa Utara, Finlandia menjadi anggota dari Uni Eropa. Finlandia memiliki perbatasan darat dengan Swedia, Norwegia, dan Rusia sedangkan batas lautnya adalah Laut Baltik di barat daya, Teluk Finlandia di selatan, dan Teluk Bothnia di barat. Ibukota negara penghasil telepon genggam Nokia ini adalah Helsinki. Penduduknya sebesar lima juta jiwa mendiami lebih dari 330.000 km² sehingga negara ini terdapat dalam urutan ke-162 dalam kepadatan penduduk di dunia.

Secara singkat, penduduk Finlandia kebanyakan terdiri dari mayoritas Suku Finn dan minoritas orang-orang Swedia Finlandia sehingga bahasa resminya adalah bahasa Finlandia dan Swedia. Bahasa minoritas lainnya adalah bahasa Rusia dan Estonia. Populasi Finlandia kebanyakan berpusat di daerah selatan. Kota-kota di daerah itu adalah Daerah Metropolitan Helsinki yang mencakup Helsinki, Espoo, dan Vantaa. Kota-kota lainnya adalah Tampere, Turku, Oulu, Lahti, Kuopio dan Jyväskylä

Finlandia adalah sebuah negara dengan ribuan danau dan pulau; 187.888 danau dan 179.584 pulau tepatnya. Salah satu danaunya, Saimaa, adalah yang ke-5 terbesar di Eropa. Bentuk tanah Finlandia kebanyakan datar dengan beberapa bukit dan titik tertingginya, Haltitunturi pada 1.328 m, berada di ujung utara Laplandia. Di samping banyak danau, pemandangan alamnya juga didominasi oleh hutan pinus (sekitar 68% dari luas tanah) dan sedikit tanah subur.

Sebagian besar dari kepulauan ditemukan di barat daya, bagian dari kepulauan Åland, dan sepanjang tepi pantai selatan di Teluk Finlandia. Finlandia adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang tetap bertumbuh. Dikarenakan pengangkatan isostatik yang telah terjadi sejak zaman es terakhir, luas wilayah negara ini juga tumbuh sekitar 7 kilometer persegi setiap tahun.

Iklim di Finlandia Selatan adalah iklim menengah utara. Di Utara Finlandia, terutama di Laplandia, Finlandia, sebuah iklim subarktik mendominasi, dikarakterisasi dengan musim dingin yang sangat dingin dan musim panas yang hangat.

Seperempat dari wilayah Finlandia terletak di dalam Lingkaran Arktik, dan konsekuensinya Finlandia mengalami matahari tengah malam. Di titik paling utara Finlandia, matahari tidak terbenam selama 73 hari di waktu musim panas, dan tidak terbit untuk 51 hari dalam musim dingin.

Finlandia mempunyai sejarah yang bergelora. Sejak tahun 1154, negara ini telah menjadi bagian Kerajaan Swedia. Pada abad ke-18, negara ini telah diduduki oleh tentara Rusia sebanyak dua kali. Pada tahun 1808, Finlandia telah ditaklukkan tentara Kaisar Aleksandr I dan kemudian terus menjadi kadipaten agung berotonomi di bawah Kekaisaran Rusia hingga akhir tahun 1917.

Era tahun 1860-an telah menyaksikan kebangkitan semangat nasionalisme rakyat Finland dan kelahiran pergerakan Fennoman. Pada tanggal 6 Desember, 1917, beberapa bulan setelah Revolusi Bolshevik di Rusia, Finlandia telah menyatakan kemerdekaannya. Walaupun begitu, negara ini hanya mencapai kemerdekaan secara resmi pada 3 Januari 1918 dan pertikaian perbatasan telah diselesaikan setelah Perjanjian Tartu ditandatangani pada 1920. Namun demikian, ancaman Uni Soviet tidak berakhir di situ saja. Sewaktu Perang Dunia II, Finlandia telah menentang Uni Soviet sebanyak dua kali: pertama pada Perang Musim Dingin antara 1939–1940 dan Perang Sambungan antara 1941–1944. Pada tahun 1944, Finlandia sekali lagi diserang, kali ini dari pihak tentara Jerman dalam Perang Laplandia 1944-1945, di mana tentara Finlandia berhasil mengusir tentara Jerman dari sebelah Utara Finlandia. Setamat perang, pemerintah Finlandia telah memetarai beberapa perjanjian dengan negara tetangganya yang besar yaitu Uni Soviet antara 1947-1948 serta menyerahkan wilayah-wilayahnya yaitu Karelia, Salla dan Petsamo kepada negara tersebut.

Selepas perang, Finlandia berada dalam keadaan yang berbahaya sebagai negara penyangga antara kuasa besar komunis Uni Soviet dan negara-negara demokratis yang lain di Eropa. Oleh karena itu pada tahun 1948, negara ini terpaksa menandatangani perjanjian Finlandia–Soviet yaitu Perjanjian Persahabatan, Kerjasama, dan Saling Menguntungkan, yang juga dikenali sebagai Perjanjian YYA. Perjanjian ini penting untuk memastikan kelangsungan hidup Finlandia sebagai sebuah negara kapitalis demokratis. Pada dasarnya dalam perjanjian ini, Finlandia harus kekal sebagai sebuah negara netral sewaktu Perang Dingin dan membendung serangan apapun terhadap Uni Soviet melalui Finlandia.

Era pascaperang telah menyaksikan pembangunan ekonomi yang pesat dan kestabilan politik di Finlandia. Negara yang dulunya hampir musnah akibat perang yang berkepanjangan telah bangkit menjadi sebuah ekonomi yang sangat kompetitif dan berteknologi tinggi. Walaupun mempunyai perhubungan yang tidak baik dengan Uni Soviet, negara ini merupakan salah satu rekan dagangannya yang utama. Oleh karena itu kejatuhan Uni Soviet pada 1991 telah memberi tamparan yang hebat kepada ekonomi Finlandia. Namun demikian, dalam masa yang singkat negara ini telah pulih kembali. Malah pada tahun 1995 negara ini telah diterima untuk menyertai Uni Eropa. Kini, Finlandia dianggap sebagai sebuah negara yang sangat maju terutama dalam penggunaan internet dan industri telepon genggam. Selain itu, negara ini cukup terkenal dengan sistem pendidikan dan sistem sosial yang cemerlang.

1.2.2        Sejarah Pendidikan Finlandia

Sekolah Finlandia tidak selalu menakjubkan, pada awal 1960-an, sebagian besar anak meninggalkan sekolah negeri setelah delapan tahun. Hanya yang memiliki keistimewaan atau beruntung dapat meneruskan pendidikan berkualitas. Pada 1968, parlemen Finlandia memutuskan bahwa pendidikan adalah kesempatan terbaik untuk kemajuan ekonomi.

Sehingga mereka beranggapan ”Bila kami ingin bersikap kompetitif, kami perlu mendidik semua orang”. Idenya adalah setiap anak akan mendapatkan sekolah negeri yang baik. “Sekolah diatur dalam satu sistem sekolah komprehensif untuk anak usia 7 – 16 tahun. Guru dari seluruh penjuru negeri berkontribusi pada kurikulum nasional. Sumber daya didistribusikan secara merata. Seiring meningkatnya kualitas sekolah komprehensif, sekolah menengahpun mengikuti. Hampir 100% siswa kelas 9 pada sekolah melanjutkan ke sekolah menengah, bahkan siswa yang bermasalah beratpun akan mendapatkan tempat dalam sistem sekolah kejuruan Finlandia, yang diikuti 41% siswa Finlandia, yang mempersiapkan diri bekerja di restoran, rumah sakit, lokasi pembangunan, dan kantor.

2.      Sistem Pendidikan

2.1    Sistem Pendidikan di Indonesia

Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kemdiknas), dahulu bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Depdikbud). Di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama sembilan tahun, enam tahun di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan tiga tahun di sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah. Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam tiga jalur utama, yaitu formal, nonformal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam empat jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi.

Jenjang Pendidikan

a.       Pendidikan anak usia dini

      Mengacu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

b.      Pendidikan dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

c.       Pendidikan menengah

Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar.

d.      Pendidikan tinggi

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Jalur Pendidikan

            Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

a.       Pendidikan formal

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.

b.       Pendidikan nonformal

Pendidikan nonformal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar, adalah TPA, atau Taman Pendidikan Al Quran,yang banyak terdapat di setiap mesjid dan Sekolah Minggu, yang terdapat di semua gereja. Selain itu, ada juga berbagai kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan belajar dan sebagainya.

c.      Pendidikan informal

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

 

Jenis Pendidikan

            Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

a.       Pendidikan umum

Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuknya: sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).

b.      Pendidikan kejuruan

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Bentuk satuan pendidikannya adalah sekolah menengah kejuruan (SMK).

c.       Pendidikan akademik

Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

d.      Pendidikan profesi

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu profesi atau menjadi seorang profesional.

e.       Pendidikan vokasi

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana (strata 1).

f.       Pendidikan keagamaan

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan dan pengalaman terhadap ajaran agama dan /atau menjadi ahli ilmu agama.

g.      Pendidikan khusus

Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah (dalam bentuk sekolah luar biasa/SLB).

Tingkat

a.       Prasekolah

Dari kelahiran sampai usia 3 tahun, kanak-kanak Indonesia pada umumnya tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal. Dari usia 3 sampai 4 atau 5 tahun, mereka memasuki taman kanak-kanak. Pendidikan ini tidak wajib bagi warga negara Indonesia, tujuan pokoknya adalah untuk mempersiapkan anak didik memasuki sekolah dasar. Dari 49.000 taman kanak-kanak yang ada di Indonesia, 99,35% diselenggarakan oleh pihak swasta. Periode taman kanak-kanak biasanya dibagi ke dalam “Kelas A” (atau Nol Kecil) dan “Kelas B” (atau Nol Besar), masing-masing untuk periode satu tahun.

b.      Sekolah dasar

Kanak-kanak berusia 6–11 tahun memasuki sekolah dasar (SD) atau madrasah ibtidaiyah (MI). Tingkatan pendidikan ini adalah wajib bagi seluruh warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi nasional. Tidak seperti taman kanak-kanak yang sebagian besar di antaranya diselenggarakan pihak swasta, justru sebagian besar sekolah dasar diselenggarakan oleh sekolah-sekolah umum yang disediakan oleh negara (disebut “sekolah dasar negeri” atau “madrasah ibtidaiyah negeri”), terhitung 93% dari seluruh sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah yang ada di Indonesia. Sama halnya dengan sistem pendidikan di Amerika Serikat dan Australia, para siswa harus belajar selama enam tahun untuk menyelesaikan tahapan ini. Beberapa sekolah memberikan program pembelajaran yang dipercepat, di mana para siswa yang berkinerja bagus dapat menuntaskan sekolah dasar selama lima tahun saja.

c.       Sekolah menengah pertama

Sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) adalah bagian dari pendidikan dasar di Indonesia. Setelah tamat dari SD/MI, para siswa dapat memilih untuk memasuki SMP atau MTs selama tiga tahun pada kisaran usia 12-14. Setelah tiga tahun dan tamat, para siswa dapat meneruskan pendidikan mereka ke sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), atau madrasah aliyah (MA).

d.      Sekolah menengah atas

Di Indonesia, pada tingkatan ini terdapat tiga jenis sekolah, yaitu sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah (MA). Siswa SMA dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, sedangkan siswa SMK dipersiapkan untuk dapat langsung memasuki dunia kerja tanpa melanjutkan ke tahapan pendidikan selanjutnya. Madrasah aliyah pada dasarnya sama dengan sekolah menengah atas, tetapi porsi kurikulum keagamaannya (dalam hal ini Islam) lebih besar dibandingkan dengan sekolah menengah atas. Jumlah sekolah menengah atas di Indonesia sedikit lebih kecil dari 9.000 buah

e.       Pendidikan tinggi

Setelah tamat dari sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, para siswa dapat memasuki perguruan tinggi. Pendidikan tinggi di Indonesia dibagi ke dalam dua kategori: yakni negeri dan swasta. Kedua-duanya dipandu oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Terdapat beberapa jenis lembaga pendidikan tinggi; misalnya universitas, sekolah tinggi, institut, akademi, dan politeknik. Ada beberapa tingkatan gelar yang dapat diraih di pendidikan tinggi, yaitu Diploma 3 (D3), Diploma 4 (D4), Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3).

2.2        Pendidikan di Finlandia

Sistem pendidikan Finlandia adalah yang terbaik di dunia. Rekor prestasi belajar siswa yang terbaik di negara-negara OECD dan di dunia dalam membaca, matematika, dan sains dicapai para siswa Finlandia dalam tes PISA.  Amerika Serikat dan Eropa, seluruh dunia gempar. Peringkat 1 dunia ini diperoleh Finlandia berdasarkan hasil survei internasional yang komprehensif pada tahun 2003 oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Tes tersebut dikenal dengan nama PISA (Programme for International Student Assesment) mengukur kemampuan siswa di bidang Sains, Membaca, dan juga Matematika.                     (http://id.scribd.com/doc/78210506/Sistem-Pendidikan-Negara-Finlandia-Terbaik-Di-Dunia)

Pendidikan di Finlandia tidak mengenal jenjang SD, SMP atau SMA, disana mereka hanya belajar 12 tahun dan akan mendapatkan ijazah setaraf SMA, peserta didik usia sekolah dasar (kelas 1-9) berada di sekolah hingga 10 tahun lamanya dan, bagi peserta didik usia sekolah menengah (kelas 10-12) hingga 4 tahun.

Sistem pendidikan Finlandia telah mengalami suatu revolusi fundamental. Dimulai dari penerapan sistem pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun, peningkatan kompetensi tenaga pengajar dan pendidik, desentralisasi sistem pendidikan hingga penerapan sistem evaluasi pendidikan. Revolusi sistem pendidikan Finlandia dimulai sejak tahun 1968, ketika pemerintah memutuskan untuk menghapus sistem pendidikan berjenjang (parallel school system / PSS) dan menggantikannya dengan sistem pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun. PSS merupakan sistem pendidikan yang mengutamakan pendidikan berjenjang bagi seluruh siswa. Sistem ini dinilai tidak efektif karena pada kenyataannya terdapat perbedaan kemampuan murid dalam menerima dan mencerna ilmu yang diberikan. Hal tersebut menimbulkan fenomena pemberian peringkat dan labelisasi ”siswa berprestasi” dan ”siswa tidak  berprestasi”, serta ”sekolah favorit” dan ”sekolah tidak favorit”. Kedua fenomena tersebut menimbulkan dampak buruk terhadap mentalitas murid, guru dan institusi pendidikan. Dengan fenomena tersebut, setiap murid tidak menerima kualitas pendidikan yang merata. Ada murid yang dapat mengikuti pendidikan percepatan, dan ada murid yang kerap kali terpaksa mengulang kelas. Oleh karena itu, pemerintah Finlandia beralih menggunakan sistem pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun, di mana seluruh anak pada usia 7-15 tahun menerima materi dan kualitas pendidikan yang sama dan seragam. Siswa tidak lagi mengejar angka dan peringkat selama menjalani pendidikan wajib dasar 9 tahun, namun mengejar pemahaman dan penerapan ilmu yang diberikan sesuai dengan kurikulum pendidikan dasar nasional. Sistem peringkat (ranking), baik peringkat siswa maupun peringkat sekolah (sekolah favorit atau non-favorit), serta sistem evaluasi ujian nasional untuk kenaikan kelas ditiap jenjang pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun dihapus. Pendidikan dasar difokuskan pada upaya pembentukan karakter dan kapasitas dari setiap murid. Upaya ini ditempuh pemerintah Finlandia untuk memeratakan kemampuan seluruh murid tingkat pendidikan wajib dasar. Sudah tentu, hal ini menuntut kerja sama lebih erat antara pemerintah, pihak penyelenggara pendidikan, khususnya para guru, masyarakat, dan orang tua dalam memantau perkembangan pendidikan dan pembelajaran anak murid guna memastikan bahwa tiap-tiap murid tersebut dapat mengikuti dan memahami materi pelajaran yang diberikan di jenjang pendidikan dasar. (http://id.scribd.com/doc/66281150/Finlandia-Melirik-Sistem-Pendidikannya)

Pada tahun 1974, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pengajar dan pendidik di seluruh jenjang pendidikan. Sebelum tahun 1974, persyaratan untuk menjadi seorang guru sekolah dasar adalah seseorang yang telah memperoleh ijasah sarjana strata-1 (Bachelor of Arts). Namun dimulai sejak tahun 1979, seorang guru untuk dapat mengajar di jenjang pendidikan wajib dasar 9 tahun haruslah seorang sarjana strata-2 (magister) di bidang pendidikan (Master of Arts on Education). Saringan seleksi para guru diperketat guna memperoleh guru dan tenaga pendidik yang handal dan berkompeten dalam memberikan ilmu kepada seluruh siswa. Guru dan tenaga pendidik serta pengajar diberikan kebebasan dan otonomi dalam menerapkan metode pengajaran dalam menyampaikan materi pelajaran kepada murid. Selain itu, meskipun tidak menawarkan gaji yang tinggi, profesi guru merupakan profesi yang sangat diminati dan dihormati di Finlandia. Setelah memutuskan untuk menerapkan sistem pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun dan meningkatkan kompetensi dan otomomi para guru dan tenaga pendidik serta pengajar, Pemerintah Finlandia juga memutuskan untuk melakukan desentralisasi pendidikan. Tahun1985 merupakan kulminasi penerapan sistem desentralisasi pendidikan di Finlandia. Pendidikan nasional tidak lagi menjadi wilayah eksklusif Pemerintah. Pemerintah daerah diberikan kekuasaan yang luas dalam melaksanakan dan mengorganisasi administrasi pendidikan di wilayah kekuasaan administratifnya.

Pemerintah Daerah diberikan kekuasaan untuk menetapkan kurikulum pendidikan yang akan dilaksanakan oleh tiap-tiap sekolah yang berada di wilayah kekuasaan administratifnya. Namun demikian, kurikulum pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah wajib merujuk dan berpegang teguh pada garis-garis besar kebijakan pendidikan nasional, dan kurikulum inti sekolah yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Badan Pendidikan Nasional Finlandia (Finnish National Board of Education), yang tertuang dalam berbagai legislasi nasional di bidang pendidikan. Kurikulum pendidikan di daerah diterapkan secara seragam dengan sedikit penambahan materi pendidikan yang disesuaikan dengan keahlian (skill) dan kompetensi khusus (competence) yang dibutuhkan oleh tiap-tiap daerah.

Pada tahun 1990-an, pemerintah Finlandia tidak lagi menerapkan sistem inspeksi pendidikan (education inspection system) ke setiap sekolah. Kementerian Pendidikan pun menghapuskan lembaga inspektorat jenderal dalam tubuh organisasinya. Sebagai pengganti sistem inspeksi pendidikan, Pemerintah Finlandia menerapkan sistem evaluasi pendidikan (educationevaluation system). Pemerintah menganggap bahwa evaluasi merupakan salah satu komponen penting dalam seluruh bangunan kebijakan pendidikan. Kebijakan penerapan sistem evaluasi pendidikan merupakan suatu metode dalam metodologi kebijakan pendidikan. Sistem evaluasi juga diharapkan mampu menyediakan pilihan kebijakan pendidikan. Dalam praktek evaluasi pendidikan nasional Finlandia, guru bertanggung jawab kepada pemerintah daerah, bukan kepada pemerintah pusat. Sejak pertengahan tahun 1990, Badan Nasional Pendidikan Finlandia telah melakukan berbagai penilaian nasional (national assessments) dari hasil pembelajaran yang dilakukan terhadap seluruh murid sekolah dasar kelas 9 di seluruh sekolah di Finlandia. Penilaian rutin dilakukan terhadap mata pelajaran matematika, bahasa ibu (baik bahasa Finlandia, maupun Swedia), sastra, dan beberapa mata pelajaran pilihan lainnya. Penilaian nasional tersebut menyediakan informasi tentang kualitas dan hasil pendidikan dan pelatihan yang dicapai untuk kemudian dipadankan dengan tujuan pendidikan yang tertuang dalam kurikulum dasar nasional. Badan Nasional Pendidikan Finlandia, secara reguler, setiap tahun, melakukan penilaian nasional pendidikan, dengan mengambil sample nilai dari sekolah yang mewakili daerahnya secara acak. Nilai sample yang diperoleh kemudian diolah untuk menghasilkan suatu laporan evaluasi pendidikan nasional (national evaluation report) dan laporan dan masukan individual sekolah (individual feedback report). Seluruh sekolah yang diambil sebagai sample penilaian menerima laporan dan masukan individual (individual feedback report). Seluruh laporan tersebut disampaikan ke seluruh sekolah yang dievaluasi segera setelah data penilaian dikumpulkan. Sekolah-sekolah menerima laporan tersebut paling lambat 2 bulan setelah pengumpulan data dilakukan. Laporan dan masukan individual tersebut memuat informasi mengenai profil pendidikan nasional, dan profil pendidikan individu sekolah. Sebagai contoh, di mata pelajaran matematika, laporan tersebut menuangkan nilai rata-rata nasional dan nilai rata-rata sekolah tersebut di bidang numerasi, geometri, statistik, fungsi dan aljabar. Setiap sekolah dapat melihat grafik yang ditampilkan dalam laporan tersebut. Laporan ini tidak digunakan untuk menentukan peringkat sekolah, melainkan untuk keperluan evaluasi secara objektif. Apabila nilai rata-rata sekolah berada di bawah nilai rata-rata nasional, maka hal tersebut akan memacu sekolah untuk melakukan refleksi diri guna meningkatkan standar kualitas pendidikan mereka. Laporan dan masukan individual sekolah tidak diterbitkan secara umum. Masing-masing sekolah tidak mengetahui hasil laporan dan masukan individual sekolah lainnya, meskipun berada di dalam wilayah administrasi daerah yang sama. Demikian halnya dengan laporan evaluasi pendidikan nasional. Badan Pendidikan Nasional Finlandia tidak akan menampilkan data performa pendidikan yang dihasilkan tiap-tiap pemerintah daerah, atau sekolah persekolah. Hal ini diterapkan guna menghindari fenomena stratanisasi peringkat sekolah dans iswa yang hanya akan menimbulkan dampak negatif naming and shaming.

(http://id.scribd.com/doc/66281150/Finlandia-Melirik-Sistem-Pendidikannya)

Paska penerapan desentralisasi sistem pendidikan di Finlandia, administrasi sistem pendidikan di Finlandia tidak bertumpu pada pemerintahan pusat semata, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Pemerintah Daerah dan lembaga penyelenggara pendidikan pun memiliki peranan penting dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Finlandia. Terdapat 7 (tujuh) lembaga pemangku kepentingan sistem pendidikan di Finlandia, yakni, Kementerian Pendidikan dan Badan Pendidikan Nasional Finlandia (Finnish National Board of Education / Opetushallitus) di tingkat Pusat, Pemerintah Daerah di tingkat daerah, dan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan yang memiliki otonomi khusus pendidikan, yakni Universitas, Politeknik, Sekolah dan lembaga penyedia pendidikan lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Dasar No.628 Tahun 1998, seluruh anak yang tinggal menetap di Finlandia, dan telah memasuki usia 7 tahun, wajib mengenyam pendidikan wajib dasar 9 tahun dan berakhir ketika seluruh silabus pendidikan dasar 9 tahun telah diselesaikan, atau 10 tahun sejak dimulainya wajib belajar. Orang tua atau wali murid dalam usia wajib belajar wajib menyekolahkan anaknya untuk mengikuti program wajib belajar. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya untuk seluruh anak yang tinggal di kekuasaan wilayah administratifnya.

Usia merupakan satu-satunya persyaratan untuk masuk mengikuti pendidikan dasar. Seorang anak dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dasar satu tahun lebih awal dari usia yang telah ditetapkan, apabila ada bukti tertulis yang menyatakan bahwa sang anak telah siap mental dan psikis, serta kemampuan untuk mengikuti pelajaran pendidikan dasar di sekolah. Persyaratan yang sama juga diterapkan terhadap anak yang hendak mengikuti pendidikan dasar ketika usianya lebih tua satu tahun dari usia yang ditetapkan.

Di Finlandia, tidak ada kewajiban untuk mengenyam pendidikan di institusi formal pendidikan di sekolah. Wajib belajar 9 tahun dapat ditempuh dengan cara belajar di luar institusi pendidikan formal sekolah, misalnya belajar di rumah secara mandiri. Bila demikian halnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengawasi perkembangan belajar anak. Orang tua dan wali murid dari anak yang dikenakan wajib belajar wajib memberikan jaminan bahwa anaknya akan menyelesaikan program wajib belajar. Jumlah anak yang mengenyam pendidikan dasar di luar sekolah sangat minim.

Pendidikan wajib dasar diawasi oleh pemerintah daerah dengan cara mendata seluruh nama anak dalam usia wajib belajar. Orang tua dan wali murid akan selalu diingatkan untuk memasukkan anaknya ke sekolah ketika usianya telah memenuhi syarat. Kepala Sekolah mendata seluruh pendaftaran sekolah. Ketika terdapat anak dalam usia wajib belajar tidak terdaftar, orang tua atau wali murid akan diberitahukan. Jika anak masih juga belum dimasukkan sekolah maka orang tua sang anak akan dikenakan denda administratif untuk kelalaiannya menyekolahkan anak.

Bagi mereka yang tidak lagi masuk dalam usia wajib belajar, namun belum pernah, atau tidak menyelesaikan pendidikan wajib dasar, dapat menerima pendidikan dasar dari pusat pendidikan orang dewasa, baik yang dimiliki oleh Pemerintah maupun Swasta.

Pendidikan, pengajaran, buku ajar, transportasi sekolah dan makanan siswa di tingkat wajib belajar 9 tahun di sekolah umum/pemerintah disediakan secara gratis. Satu tahun ajaran pendidikan dasar terdiri dari 190 hari sekolah, di mulai pada pertengahan bulan Agustus, dan berakhir pada awal bulan Juni tahun berikutnya. Dalam satu tahun ajaran, terdapat libur musim panas selama 2 bulan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Government Degree) No.1435 Tahun 2001 tentang Tujuan Umum Nasional dan Penetapan Waktu Belajar dalam Pendidikan Dasar, siswa yang duduk di kelas 1 dan 2 akan menerima pelajaran maksimum 19 jam pelajaran per minggu dengan maksimum 5 mata pelajaran per hari. Di lain pihak, siswa kelas 3 hingga kelas 9 akan menerima pelajaran maksimum 30 jam per minggu dengan maksimum 7 mata pelajaran per hari. Pelajaran diberikan dalam bahasa resmi yang diakui di Finlandia, yakni Suomeksi (bahasa Finlandia bagi anak yang berbahasa ibu Finlandia) dan Swedish (bahasa Swedia bagi anak yang berbahasa ibu Swedia). Di beberapa sekolah, khususnya di kawasan utara Finlandia, pelajaran juga diberikan dalam bahasa Sami (bahasa kaum Sami yang menempati wilayah utara Finlandia). Bahasa Roman, bagi siswa imigran Roma (finnish gypsies), dan bahasa tanda (sign language) juga diberikan bagi siswa yang membutuhkan perlakuan bahasa khusus.

Penyelenggaraan pendidikan dasar Finlandia diatur oleh Kurikulum Inti Nasional untuk Pendidikan Dasar (National Core Curriculum for Basic Education 2004), yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan Nasional Finlandia. Kurikulum inti pendidikan dasar menetapkan bahwa siswa jenjang pendidikan dasar wajib memenuhi dan menuntaskan seluruh silabus pelajaran. Silabus pendidikan dasar Finlandia terdiri dari 20 mata pelajaran, yang diberikan pada tingkatan kelas tertentu, yaitu:

1.     Bahasa Ibu dan Sastra (Mother Tongue and Literature) : Dari kelas 1–9

2.     Bahasa Asing 1: Biasanya Bahasa Inggris, diberikan dari Kelas 1–9

3.     Bahasa Asing 2: Biasanya bahasa Latin, diberikan dari kelas 1-9

4.     Matematika (Mathematics): Dari kelas 1–9

5.     Pendidikan Lingkungan Alam (Environmental Studies): Dari kelas 1–4

6.     Biologi (Biology): Dari kelas 5–9

7.     Geografi (geography): Dari kelas 7–9

8.     Fisika (Physiscs): Dari kelas 5–9

9.     Kimia (Chemistry): Dari kelas 7–9

10.  Pendidikan Kesehatan (Health Education): Kelas 7–9

11.  Pelajaran Agama (Religion): Terdapat 2 pelajaran agama, yakni, Lutheran atau Orthodoks, dari kelas 1–9

12.  Etika (Ethics): Kelas 1–9

13.  Pelajaran Sejarah (History): Kelas 5–9

14.  Pelajaran Sosial (Social Studies): Kelas 7–9

15.  Musik (Music): Kelas 1–9

16.  Seni Visual (Visual Arts): Kelas 1–9

17.  Kerajinan Tangan (Crafts): Kelas 1–9

18.  Pendidikan Olah Raga (Physical Education): Kelas 1–9

19.  Kerumahtanggaan (Home Economics): Kelas 7–9

20.  Bimbingan Belajar dan Keterampilan (Educational and Vocational Guidance): Kelas 1-9

(http://edutechpreneur.wordpress.com/2010/06/03/studi-komparasi-pendidikan-dasar-indonesia-dengan-finlandia/)

Setelah anak menyelesaikan seluruh silabus pendidikan dasar, maka anak tersebut akan menerima sebuah sertifikat yang menyatakan bahwa anak tersebut telah menyelesaikan pendidikan wajib dasar 9 tahun dan berhak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menegah atas (general upper secondary school) atau pendidikan kejuruan (vocational education and training). Dalam jenjang pendidikan dasar 9 tahun, tidak terdapat ujian nasional untuk kenaikan tingkat kelas, maupun ujian nasional untuk kelulusan pendidikan wajib dasar 9 tahun. Anak hanya akan memperoleh penilaian yang diberikan oleh guru di tiap akhir tahun ajaran dan di akhir jenjang pendidikan dasar.

Bantuan pendidikan khusus diberikan kepada siswa yang membutuhkan berbagai macam bentuk bantuan khusus yang ditentukan pada saat siswa tersebut menjalankan pendidikan dasar. Bantuan tersebut di berikan kepada siswa yang mengalami hambatan mental (masalah keluarga, masalah pergaulan, dll) dan fisik (cacat atau sakit) yang menghalangi siswa untuk menjalankan pendidikan dasar. Tujuan pemberian bantuan untuk siswa yang membutuhkan perlakukan pendidikan khusus adalah untuk mendukung siswa mengikuti seluruh silabus pendidikan dasar. Bantuan khusus diberikan dalam bentuk bimbingan belajar, medis, atau bantuan untuk memasukkan siswa yang memiliki keterbelakangan mental atau fisik ke sekolah khusus.

Sistem pendidikan dasar Finlandia juga memberikan perhatian khusus kepada para siswa asing yang berimigrasi dan menetap di Finlandia. Secara kesuluruhan, siswa imigran yang menjalani pendidikan dasar di Finlandia sebesar 3%. Siswa imigran tersebut akan memperoleh hak dan kewajiban yang sama dengan siswa Finlandia. Siswa imigran juga dikenakan wajib belajar pendidikan dasar dan wajib memenuhi kurikulum pendidikan dasar Finlandia. Namun demikian, sekolah yang menampung para siswa imigran untuk menjalani pendidikan dasar wajib memberikan ilmu pengetahuan dengan memperhatikan latar belakang bahasa dan budaya siswa imigran tersebut. Seluruh siswa imigran akan memperoleh pelajaran bahasa Finlandia atau Swedia agar menjadikan kedua bahasa tersebut menjadi bahasa kedua mereka. Namun demikian, terdapat beberapa sekolah yang menyediakan pelajaran bahasa asing yang merupakan bahasa ibu para siswa imigran.

Guna menunjang kemampuan adaptasi dan integrasi siswa imigran dengan lingkungan sekolah dan sistem pendidikan sekolah dasar, preparatory teaching akan disediakan bagi mereka, yang diselenggarakan dalam waktu setengah hingga 1 tahun. Pendidikan kesenian dasar berbeda dengan pendidikan dasar wajib. Pendidikan kesenian dasar bersifat sukarela dan dikenakan biaya oleh pihak penyelenggara pendidikan seni.

Pendidikan dasar kesenian bagi anak dan remaja disediakan oleh lembaga seni musik, tari, seni visual, dan seni rupa. Pemerintah Daerah juga diwajibkan untuk menyediakan lembaga pendidikan kesenian tersebut. Kementerian Pendidikan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, kelompok atau asosiasi masyarakat seni yang terdaftar untuk mendirikan lembaga kesenian. Pendidikan dasar kesenian juga dapat disediakan oleh lembaga pendidikan publik dengan persetujuan Kementerian Pendidikan. Peraturan perundangan mengatur bahwa pendidikan dasar kesenian wajib diselenggarakan oleh sebuah lembaga pendidikan.

Tujuan dasar penyelenggaraan pendidikan dasar kesenian ditentukan oleh kurikulum inti nasional. Kurikulum tersebut menyediakan isi pengajaran 9 (sembilan) macam bentuk kesenian, yakni musik, literatur, dansa, pertunjukkan (sirkus dan teater), serta seni visual (arsitektur, seni audiovisual, seni visual, dan seni rupa).

Kurikulum untuk silabus dasar kesenian yang disediakan pada tingkat pendidikan dasar dan lanjutan adalah musik, seni literatur, dansa, seni pertunjukan (sirkus dan teater), dan seni visual (arsitektur, seni visual, dan seni rupa).

Badan Pendidikan Nasional Finlandia menentukan tujuan dan isi pengajaran setiap bentuk pengetahuan kesenian, baik di tingkat dasar maupun lanjutan. Pemerintah daerah yang menyediakan pendidikan dasar kesenian menerima dana bantuan dari pemerintah pusat sesuai dengan jumlah penduduk. Penyedia pendidikan kesenian publik dan swasta juga menerima bantuan dana pemerintah pusat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diberikan. Jaringan lembaga penyedia pendidikan kesenian di Finlandia yang menerima bantuan dana tersebut sebanyak 87 lembaga seni musik, dan 36 sekolah kesenian lainnya.

3.      Perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dan Finlandia

Prinsip yang dianut dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia tertuang dalam UU Sisdiknas pasal 4 ayat 1 sampai 6. Namun pasal-pasal selanjutnya dalam UU Sisdiknas sendiri ternyata memperlakukan peserta didik dengan cara yang sangat diskriminatif, sebagaimana pasal 5 ayat 2 hingga 4, yang menyatakan bahwa hanya warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, atau tinggal di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus, yang mekanismenya tidak dipaparkan dengan jelas bahkan tanpa PP turunan. Landasan hukum inilah yang akhirnya menjadi dasar bagi sekolah-sekolah untuk mengadakan kelas unggulan yang berisi peserta didik yang dianggap oleh sekolah memiliki tingkat intelektual yang lebih tinggi dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Peserta didik di kelas unggulan biasanya mendapatkan fasilitas lebih, berupa tambahan mata pelajaran intensif dan juga tenaga pendidik dengan kapasitas lebih. Perlakuan khusus yang dapat diterjemahkan sebagai pendidikan khusus ini menimbulkan kecemburuan sosial diantara peserta didik karena persaingan tidak sehat yang diciptakan oleh sekolah. Terlebih lagi kemunculan label sekolah favorit dan sekolah tidak favorit, label SSN dan SBI, yang telah mengkotak-kotakkan level sekolah sehingga juga memunculkan persaingan yang tidak sehat diantara masing-masing sekolah yang tentu saja akan berimplikasi negatif pada peserta didik.

Sistem pendidikan Finlandia tidak mengkotak-kotakkan peserta didik seperti di Indonesia. Tidak ada diskriminasi peserta didik yang didasarkan atas tingkat intelektualitas mereka. Peserta didik hanya dikategorikan menjadi dua, peserta didik yang cepat belajar dan lambat belajar. Peserta didik yang lambat belajar mendapatkan bimbingan belajar yang lebih intensif. Namun bagi peserta didik lainnya juga disediakan kelas tambahan bila mereka ingin mengikuti kelas tambahan secara sukarela. Bahkan diskriminasi juga tidak terjadi pada peserta didik yang memiliki kasus psikologis khusus ataupun lemah mental. Memang tersedia kelas khusus bagi mereka tapi kelas tersebut tidak dihuni selamanya oleh peserta didik yang bermasalah tersebut, sebab mereka akan dikembalikan pada teman-teman sekelasnya bila dirasa mereka sudah cukup siap. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan agar tidak timbul stigma negatif yang dapat mengganggu rasa percaya diri peserta didik sehingga mereka terhambat untuk berprestasi. Hasilnya, Finlandia juga menjadi negara dengan berpredikat terbaik untuk pendidikan peserta didik yang lemah mental ataupun dengan kasus psikologis khusus sebab prestasi mereka ternyata tidak jauh berbeda dengan peserta didik yang normal.

Sebagaimana tergambar dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan Finlandia, negara ini menganut prinsip pendidikan humanis. Humanis berasal dari kata humanus yang merupakan kata sifat dari homo yang berarti manusia. Pendidikan humanis tersebut didefinisikan sebagai keseluruhan unsur dalam pendidikan yang mencerminkan keutuhan manusia dan membantu agar manusia menjadi lebih manusiawi dengan tiga prinsip sebagai berikut:

  1. dalam proses pendidikan, pengembangan hati dan pikiran harus berjalan secara bersama-sama;
  2. peserta didik harus diberi kesempatan untuk berkenalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang abadi dan universal;
  3. dalam pendidikan harus ada kerjasama erat antara peserta didik dan pendidik, juga antara teori dan praktek.

Sebenarnya konsep humanizing human through education tersebut telah lama dikemukakan oleh banyak pakar pendidikan humanis sejak berabad-abad lalu. Tidak sejalan dengan konsep tabularasa yang pernah dikemukakan oleh John Lockedan bertentangan dengan Schopenhauer, melainkan lebih mengarah pada aliran konvergensi yang dianut oleh Al-Ghazali dan juga William Stern. Pandangan konvergensi tersebut mengemukakan bahwa manusia memang sejak lahir sudah membawa potensi dan bakat. Namun potensi dan bakat tersebut tidak akan berkembang dengan sendirinya secara maksimal tanpa dibantu dengan proses pendidikan. Intinya, pendidikan humanis dapat dipahami sebagai model pendidikan yang memuliakan manusia atas potensi-potensi kemanusiaan yang sudah ada dalam dirinya. Pada model pendidikan ini, manusia dipandang sebagai subyek yang otonom, sehingga pendidikan harus berpusat pada peserta didik dan bukan pada pendidik. Selama tujuan pendidikan adalah untuk mengenalkan peserta didik terhadap realitas yang ada di sekitarnya dan menyadarkan mereka akan proses dehumanisasi yang terjadi atasnya, maka peserta didik tidak lagi dijejali dengan hapalan teori melainkan dengan membawa mereka pada realitas itu sendiri, melalui integrasi antara teori dengan praktek.

Finlandia menerjemahkan prinsip humanis dengan memberikan kesempatan yang sama pada seluruh anak yang berusia 7 tahun untuk mulai mengenyam bangku pendidikan dasar. Anak laki-laki maupun perempuan, dari keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah hingga tinggi, anak imigran maupun penduduk asli, semuanya berkesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah dasar Finlandia tanpa dipungut biaya sepeser pun. Bahkan anak-anak lemah mental maupun dengan kasus psikologis khusus juga memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak lain.

Hal itulah yang menjadikan negara Finlandia berbeda dengan negara – negara lain di dunia termasuk indonesia. Selain itu juga perbedaan kualitas pendidikan tampak karena Finlandia dan Indonesia memiliki kurikulum yang berbeda, perbedaan kurikulum Finlandia dan Indonesia yaitu :

  • Mata pelajaran inti dan distribusi jam mata pelajaran dalam silabus pendidikan dasar Finlandia ditetapkan melalui regulasi. Mata pelajaran inti yang diajarkan di sekolah-sekolah dasar Finlandia adalah bahasa ibu (bahasa Finlandia atau Swedia) dan sastra; bahasa resmi lainnya; satu bahasa asing seperti bahasa Inggris, Jerman, Perancis, dan Italia; pendidikan lingkungan; pendidikan kesehatan; pendidikan agama atau etika; ilmu sejarah, ilmu sosial, matematika, fisika, kimia, biologi, geografi, psikologi, musik, seni dan kerajinan, serta ilmu ekonomi rumah tangga. Sementara di Indonesia, kurikulum pendidikan dasar secara umum memuat pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga; keterampilan atau kejuruan; dan muatan lokal. Perbedaan yang sangat terlihat dari kedua kurikulum tersebut adalah bahwa Finlandia lebih banyak menekankan penguasaan bahasa dan sastra termasuk bahasa asing pada peserta didiknya. Selain fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, tentu saja penguasaan bahasa dan sastra menjadi sangat penting kedudukannya sebagaimana keberadaan bahasa dalam struktur ilmu sebagai basis yang harus dikuasai peserta didik selain matematika tentunya.
  • The National Board of Education adalah dewan yang menerbitkan kurikulum inti secara nasional. Mereka menyusun tujuan dan materi utama kurikulum pendidikan dasar yang berfungsi sebagai guideline bagi sekolah. Namun, pemerintah lokal dan sekolah dapat melakukan penyesuaian terhadap mata pelajaran yang akan diajarkan, berbasis pada kebutuhan peserta didik. Bahkan orang tua peserta didik juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyusunan kurikulum sekolah dan juga tujuan pendidikannya. Indonesia selintas memang menerapkan sistem yang hampir serupa. Acuan kurikulum pendidikan nasional dibuat oleh Depdiknas dan pengembangannya diserahkan pada masing-masing sekolah sebagaimana KTSP diimplementasikan. Namun pada prakteknya, tidak semua pendidik memiliki kompetensi untuk mengembangkan KTSP sebab sudah terbiasa dengan pola kurikulum yang sentralistis.
  • Dalam proses pembelajaran, peserta didik di Finlandia tidak dipaksa pendidik untuk mencapai target tertentu. Pendidik hanya memberi tahu mereka tentang nilai-nilai yang dapat dicapai oleh peserta didik bila mereka memenuhi taraf tertentu. Target pembelajaran dibuat sendiri oleh peserta didik dengan bantuan orang tua peserta didik. Sistem pendidikan Finlandia memahami belajar sebagai proses bertahap yang tidak bisa dipaksakan apalagi diberi target waktu pencapaian. Sehingga, Finlandia yang tidak mengenal adanya sistem ‘tinggal kelas’ ini memberikan kesempatan pada peserta didik usia sekolah dasar (kelas 1-9) untuk berada di sekolah hingga 10 tahun lamanya dan bagi peserta didik usia sekolah menengah (kelas 10-12) hingga 4 tahun. Sementara yang terjadi di Indonesia sangat jauh bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Finlandia. Sistem pendidikan di Indonesia mengenal adanya ‘tinggal kelas’ bagi peserta didik yang nilainya kurang sehingga dianggap tidak patut untuk melanjutkan ke kelas yang berikutnya. Finlandia memandang sistem seperti ini akan mengganggu rasa percaya diri peserta didik sehingga menghambat mereka untuk berprestasi. Namun yang terutama, sistem ‘tinggal kelas’ ini sangat dehumanis sebab tidak menghargai keunikan peserta didik sebagai individu yang memiliki kecepatan belajar berbeda-beda satu sama lain. Bahkan tidak sedikit jumlah peserta didik asal Indonesia yang mengakhiri hidupnya hanya karena mereka ‘tinggal kelas’.
  • Finlandia juga tidak mengenal rangking sebagaimana Indonesia yang selalu merangking peserta didiknya dalam rapot penilaian akhir semester atau akhir tahun. Sebab peringkat atau nilai dianggap tidak penting oleh pendidik, yang penting adalah bagaimana peserta didik dapat menguasai materi pelajaran.
  • Beban belajar peserta didik di Finlandia hanya 190 hari belajar per tahun sementara di Indonesia mencapai hampir 230 hari per tahun. Tiap minggunya, peserta didik belajar hampir 40 jam. Namun beban belajar yang tinggi tersebut tidak hanya dialami oleh peserta didik asal Indonesia, namun juga peserta didik yang negaranya sangat ingin mengejar kemajuan secara kompetitif. Akibatnya, peserta didik menjadi stres dan bahkan banyak yang mengalami school phobia.
  • Sebagaimana prinsip pendidikan humanis, kurikulum Finlandia mengedepankan integrasi antara teori dan praktek, terutama dalam pelajaran sains sehingga peserta didik dapat belajar banyak mengenai problem solving. Tidak seperti peserta didik di Indonesia yang rata-rata lebih banyak dijejali dengan hapalan teori yang sangat minim dengan praktek.
  • Pendidik di Finlandia tidak menyampaikan pengetahuan pada peserta didik dengan metode ceramah seperti yang masih terjadi pada kebanyakan pendidik di negeri ini. Peserta didik mencari sendiri informasi yang mereka butuhkan. Pendidik menjadi fasilitator tempat mereka bertanya bila mereka menemui kesulitan. Di Indonesia, dialog interaktif antara pendidik dan peserta didik rata-rata hanya terjadi bila pendidik memberikan kesempatan pada peserta didik, itupun di akhir ceramahnya saat jam pelajaran sudah nyaris berakhir.
  • Di Finlandia, peserta didik tidak hanya belajar dengan bimbingan pendidik di kelas namun bebas belajar dimana saja sehingga suasana kegiatan belajar mengajar menjadi sangat fleksibel dan lebih nyaman. Bahkan penjaga sekolah hingga kepala sekolah pun juga ikut andil dalam kegiatan belajar mengajar. Peserta didik bahkan juga dilibatkan untuk membantu menyiapkan makanan di dapur sekolah sebagai sarana interaksi mereka dengan orang-orang yang lebih dewasa.
  • Hampir serupa dengan di Indonesia, pendidik yang mengajar kelas 1-6 adalah guru kelas sementara pendidik untuk kelas 7-9 adalah guru mata pelajaran. Bedanya, sistem unifikasi menyebabkan pendidikan dasar di Finlandia tidak terpisah-pisah antara sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama sebagaimana terjadi di Indonesia.

4.      Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia

Pemerintah harus bisa membuat prioritas dalam upaya perbaikan kualitas manusia Indonesia. Realisasi anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari total APBN negara harus bisa segera direalisasikan oleh pemerintah. Jangan sampai anggaran yang telah besar ini justru dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Penetapan sistem pendidikan yang baku serta tidak harus berubah pada setiap pergantian menteri harus bisa menjadi target pemerintah. Hal ini bisa memberikan kepastian bagi setiap pengajar dan sekolah. Kelengkapan fasilitas serta pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap warga negara, khususnya daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Daerah-daerah seperti ini seharusnya menjadi fokus pemerintah karena banyak sekali masyarakat yang tidak memperoleh hak mereka dalam memperoleh pendidikan. Terakhir, perbaikan kualitas para pendidik pun harus bisa diperhatikan oleh pemerintah. Jangan sampai para guru yang mengajari para calon pemimpin bangsa ini justru merupakan orang-orang yang tidak mengerti apa yang mereka ajarkan. Inilah beberapa hal yang harus segera dilakukan pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah SDM di Indonesia.

Strategi Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan dapat ditingkatkan melalui beberapa cara, seperti :

1.   Meningkatkan ukuran prestasi akademik melalui ujian nasional atau ujian daerah yang menyangku kompetensi dan pengetahuan, memperbaiki tes bakat (Scolastik Aptitude Test), sertifikasi kompetensi dan profil portofolio (portofolio profile),

2.   Membentuk kelompok sebaya untuk meningkatkan gairah pembelajaran melalui belajar secara kooperatif (coorperative learning),

3.   Menciptakan kesempatan baru di sekolah dengan mengubah jam sekolah menjadi pusat belajar sepanjang hari dan tetap membuka sekolah pada jam-jam libur,

4.   Meningkatkan pemahaman dan penghargaan belajar melalui penguasaan materi (mastery learning) dan penghargaan atas pencapaian prestasi akademik,

5.   Membantu siswa memperoleh pekerjaan dengan menawarkan kursus-kursus yang berkaitan dengan keterampilan memperoleh pekerjaan (John Bishop, dalam Nurkholis).

6.   Upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh dalam menerapkan Total Quality Management (TQM). TQM pertama kali dikemukakan dan dikembangkan oleh Edward Deming, Paine, dkk tahun 1982. TQM dalam pendidikan adalah filosofi perbaikan terus-menerus dimana lembaga pendidikan menyediakan seperangkat sarana atau alat untuk memenuhi bahkan melampaui kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan saat ini dan dimasa yang akan datang. TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. Namun pendekatan TQM hanya dapat dicapai dengan memperhatikan karakteristiknya, yaitu: 1) fokus pada pelanggan baik internal maupun eksternal, 2) memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas, 3) menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, 4) memiliki komitmen jangka panjang, 5) membutuhkan kerjasama tim, 6) memperbaiki proses secara berkesinambungan, 7) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan,  memberikan kebebasan yang terkendali, 9) memiliki kesatuan tujuan, dan 10) adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.

7.    Manajemen berbasis sekolah sebagai alternatif peningkatan mutu pendidikan.

Peningkatan kualitas pendidikan sangat menekankan pentingnya peranan sekolah sebagai pelaku dasar utama yang otonom, dan peranan orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan. Sekolah perlu diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan siswa. Sekolah sebagai institusi otonom diberikan peluang untuk mengelolah dalam proses koordinasi untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Konsep pemikiran tersebut telah mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan mutu yang berbasis sekolah. Pendekatan inilah yang dikenal dengan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (school based quality management/school based quality improvement). Konsep peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah muncul dalam kerangka pendekatan manajemen berbasis sekolah. Pada hakekatnya MBS akan membawa kemajuan dalam dua area yang saling tergantung, yaitu, pertama, kemajuan program pendidikan dan pelayanan kepada siswa-orang tua, siswa dan masyarakat. Kedua, kualitas lingkungan kerja untuk semua anggota organisasi.

Wohlstetter dalam Watson (1999) memberikan panduan yang komprehensif sebagai elemen kunci reformasi MBS yang terdiri dari atas: 1) menetapkan secara jelas visi dan hasil yang diharapkan, 2) menciptakan fokus tujuan nasional yang memerlukan perbaikan, 3) adanya panduan kebijakan dari pusat yang berisi standar-standar kepada sekolah, 4) tingkat kepemimpinan yang kuat dan dukungan politik serta dukungan kepemimpinan dari atas, 5) pembagunan kelembagaan (capacity building) melalui pelatihan dan dukungan kepada kepala sekolah, para guru, dan anggota dewan sekolah, 6) adanya keadilan dalam pendanaan atau pembiayaan pendidikan.

E.      PENUTUP

a.       Kesimpulan

1.    Perbandingan sistem pendidikan Indonesia dengan Finlandia memiliki banyak perbedaan-perbedaan yang mendasar seperti :

a.   Di Finlandia Peran Pemerintah sangat dominan dalam memberikan bantuan biaya pendidikan kepada setiap peserta didik mulai pada jenjang Sekolah dasar sampai pada tingkat Perguruan Tinggi, sedangkan di Indonesia pendidikan gratis hanya diperuntukan untuk siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

b.   Di Finlandia tidak terdapat penjenjangan sekolah seperti di Indonesia ada SD,  SMP atau SMA, disana mereka hanya belajar 12 tahun dan akan mendapatkan ijazah setaraf SMA.

c.   Di Finlandia setiap anak diwajibkan mempelajari bahasa inggris serta wajib membaca satu buku setiap minggu, akan tetapi di Indonesia anak belajar bahasa inggris hanya sekedarnya, itupun diperoleh ketika kelas 4 sekolah dasar dan di Indonesia juga sama sekali tidak terlalu dianjurkan untuk banyak membaca, apalagi harus habis satu buku tiap minggu.

d.   Di Finlandia sistem pendidikannya gratis sejak TK hingga tingkat universitas, sedangkan di Indonesia pendidikannya gratis hanya terbatas pada sekolah dasar sampai sekolah lanjutan atas, itupun tidak sepenuhya gratis dan tidak semua sekolah yang menyelenggarakan itu.

e.   Di Finlandia, selama masa pendidikan berlangsung, guru mendampingi proses belajar setiap siswa, khususnya mendampingi para siswa yang agak lamban atau lemah dalam hal belajar. Bahkan terhadap siswa yang lemah, sekolah menyiapkan guru bantu untuk mendampingi siswa tersebut serta kepada mereka diberikan les privat. Berbeda dengan Indonesia yang mengenal sistem tinggal kelas, apabila ada siswa yang lemah maka siswa tersebut harus tinggal kelas atau mengulang.

f.    Di Finlandia, guru yang masuk kelas terdiri 3 orang, 2 orang guru bidang studi dan 1 orang guru bantu dan jumlah siswanya hanya sekitar 20 siswa tiap kelas. Berbeda dengan di Indonesia yang memiliki 1 orang guru dengan jumlah siswa 30 – 40 siswa tiap kelas.

g.   Di Finlandia, semua fasilitas belajar-mengajar dibayar serta disiapkan oleh negara. Sedangkan di Indonesia hanya sebagian fasilitas yang dibiayai.

h.   Di Finlandia, makan-minum di sekolah serta transportasi anak menuju ke sekolah semuanya ditangani oleh pemerintah. Sebaliknya di Indonesia, biaya ditanggung sepenuhnya oleh orang tua siswa.

i.    Mengenai para prospek karier dan kesejahteraan di Finlandia, setiap guru menerima gaji rata-rata 3400 euro per bulan setara 42 juta rupiah. Guru disiapkan bukan saja untuk menjadi seorang profesor atau pengajar, melainkan disiapkan juga khususnya untuk menjadi seorang ahli pendidikan. Makanya, untuk menjadi guru pada sekolah dasar atau TK saja, guru itu harus memiliki tingkat pendidikan universitas. Namun, di Indonesia, kesejahteraan guru kurang begitu di perhatikan terutama guru honorer yang hanya memperoleh gaji Rp 250.000,- perbulan.

j.  Di Finlandia Ada dua opsi institusi Pendidikan tinggi di Finlandia  yaitu Universitas dan Politeknik ( University of Applied Science/UAS).  Universitas merupakan institusi yang mempromosikan bidang riset, keilmuwan, pembelajaran seni dan pendidikan untuk negara dan masyarakat, sedangkan University of Applied Science (UAS) merupakan institusi pendidikan yang memberikan penekanan terhadap bisnis setempat, industri dan sektor servis terutama di level regional. Sementara di Indonesia terdapat beberapa bentuk Perguruan Tinggi seperti Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas

k.   Di Finlandia kurikulum inti diterbitkan oleh The National Board of Education secara nasional, Pemerintah lokal dan sekolah dapat melakukan penyesuaian terhadap mata pelajaran yang akan diajarkan, berbasis pada kebutuhan peserta didik. Bahkan orang tua peserta didik juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyusunan kurikulum sekolah dan juga tujuan pendidikannya. Sementara di Indonesia  Acuan kurikulum pendidikan nasional dibuat oleh Depdiknas dan pengembangannya diserahkan pada sekolah sebagaimana KTSP diimplementasikan. Namun pada prakteknya, tidak semua pendidik memiliki kompetensi untuk mengembangkan KTSP sebab sudah terbiasa dengan pola kurikulum yang sentralistis

l.  Di Finladia tidak mengenal adanya sistem ‘tinggal kelas’ tidak mengenal rangking, sebab peringkat atau nilai dianggap tidak penting oleh pendidik, yang penting adalah bagaimana peserta didik dapat menguasai materi pelajaran. Sementara di Indonesia Mengenal adanya ‘tinggal kelas’ bagi peserta didik yang nilainya kurang dan dianggap tidak patut untuk melanjutkan ke kelas yang berikutnya selain itu selalu merangking peserta didiknya dalam rapot penilaian akhir semester atau akhir tahun.

m.   Di Finladia menganut kebijakan mengurangi tes menjadi sesedikit mungkin. Tak ada ujian nasional sampai siswa yang menyelesaikan pendidikan menengah mengikuti matriculation examination untuk masuk PT. Sementara di Indonesia Kebijakan-kebijakan pendidikan cenderung tentatif, suka coba-coba, dan sering berganti & di penuhi dengan test evaluasi seperti ulangan harian, ulangan blok, ulangan mid-semester, ulangan umum / kenaikan kelas, dan ujian nasional

n. Di Finladia semua guru tamatan S2, the best ten lulusan universitas yang diterima menjadi guru dan para guru bebas memilih bentuk atau model persiapan mengajar dan memilih metode serta buku pelajaran sesuai dengan pertimbangannya. Sementara itu, kualifikasi guru SD Indonesia masih mengejar setara dengan S1, masih menerima calon guru yang lulus dengan nilai pas-pasan selain itu guru disibukkan dengan pembuatan silabus dan RPP mengikuti model dari Pusat dan memaksa guru memakai buku pelajaran BSE (Buku Sekolah Elektronik).

2.   Ada 4 (empat) faktor yang menjadi kunci sukses Pendidikan di Finladia yaitu : Politik, guru, proses pembelajaran dan Kebudayaan.

3.   Prestasi Finladia dalam bidang pendidikan yaitu terbaik di dunia untuk kategori membaca, sains dan matematika Berdasarkan hasil survei internasional secara komprenhensif dari tahun 2000-2009 oleh OECD (Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan) dengan program survey PISA (Programme for International Student Assessment) 

b.   Saran-saran

1.   Keunggulan sistem Pendidikan Finlandia dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi para pemerhati pendidikan dan khususnya Pemerintah dalam menyusun dan menentukan kebijakan system pendidikan di Indonesia dengan tidak melupakan kondisi dan potensi wilayah serta strata masyarakat yang ada.

2.   Untuk Mahasiswa Program S2 Ilmu Pendidikan kiranya makalah ini (khususnya kelebihan sistem pendidikan Finlandia)  bisa menjadi salah satu alternatif rujukan dan bahan kajian dalam melakukan penelitian terkait dengan pengembangan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan. 2010. Finlandia. Tersedia (online) http://id.scribd.com/doc/66281150/Finlandia-Melirik-Sistem-Pendidikannya/[diakses pada 13 Desember 2012]

Arto De Dat. 2012. Mengapa Mutu Pendidikan Finlandia Terbaik di Dunia. Tersedia (online) http://id.scribd.com/doc/87956890/Mengapa-Mutu-Pendidikan-Finlandia-Terbaik-Di-Dunia/ [diakses pada 13 Desember 2012]

Azhar. 2012. Kualitas Pendidikan Indonesia Ranking 69 Tingkat Dunia. Tersedia (online) http://azharmind.blogspot.com/2012/02/kualitas-pendidikan-indonesia-ranking.html/ [diakses pada 13 Desember 2012]

Azhuki, Azmi. 2012. Sistem Pendidikan Negara Finlandia Terbaik di Dunia. Tersedia (online) http://id.scribd.com/doc/78210506/Sistem-Pendidikan-Negara-Finlandia-Terbaik-Di-Dunia/ [diakses pada 13 Desember 2012]

Bustamin. 2012. Perbandingan Pendidikan di Finlandia. Tersedia (online) http://s3ip2012.blogspot.com/2012/11/perbandingan-pendidikan-di finlandia_379.html/[diakses pada 13 Desember 2012]

Dani. 2012. Perbandingan Pendidikan di Indonesia dan Pendidikan di Malaysia. Tersedia (online) http://krisdaning217.blogspot.com/2012/04/perbandingan-pendidikan-di-indonesia.html/ [diakses pada 13 Desember 2012]

Mantau. 2012. Kualitas Pendidikan Terbaik itu ada di Finlandia. Tersedia (online) http://memantau.blogspot.com/2012/07/kualitas-pendidikan-terbaik-itu-ada-di.html/ [diakses pada 13 Desember 2012]

Maulana, Heri. 2010. Studi Komparasi Pendidikan Dasar Indonesia dengan Finlandia. Tersedia (online) http://edutechpreneur.wordpress.com/2010/06/03/studi-komparasi-pendidikan-dasar-indonesia-dengan-finlandia/ [diakses pada 13 Desember 2012]

Ruby. 2011. Pendidikan Indonesia Terpuruk di Tengah Kompetisi. Tersedia (online) http://kav1nsky.wordpress.com/2011/09/27/pendidikan-indonesia-terpuruk-di-tengah-kompetisi/ [diakses pada 13 Desember 2012]

Sdithusnayain. 2010. Optimalisasi Prestasi Peserta Didik Melalui Sistem Pendidikan Yang Humanis (Studi Komparatif Antara Sistem Pendidikan Finlandia & Sistem Pendidikan Indonesia). Tersedia (online) http://sdithusnayain.wordpress.com/2010/01/27/optimalisasi-prestasi-peserta-didik-melalui-sistem-pendidikan-yang-humanis-studi-komparatif-antara-sistem-pendidikan-finlandia-sistem-pendidikan-indonesia/ [diakses pada 13 Desember 2012]

Setyono, Ariesandi, dkk. 2010. Negara dengan Kualitas Pendidikan Terbaik di dunia. Tersedia (online) http://www.sekolahorangtua.com/2010/01/12/negara-dengan-kualitas-pendidikan-terbaik-di-dunia/ [diakses pada 13 Desember 2012]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: