DAMPAK NEGATIF ADANYA RSBI

LANDASAN DAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN

DAMPAK NEGATIF ADANYA RSBI (RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL)

 

 

 

 

OLEH :

FITRI APRIANI

06122502002

 

PROGRAM PASCA SARJANA PENDIDIKAN MATEMATIKA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2012/2013

 

KATA PENGANTAR

 

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wata΄ala, karena berkat rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Dampak Negatif Adanya RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional)”. Makalah ini diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Landasan dan Problematika Pendidikan.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya.

Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

 

 

 

Palembang, Januari 2013

 

 

Fitri Apriani


 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1. Latar Belakang

Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang.  Pendidikan di Indonesia memiliki fungsi yang mendasar dalam pembangunan bangsa dan negara, terutama dalam hal peningkatan SDM (sumber daya manusia) yang berkualitas serta masyarakat yang maju dan mandiri

Dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional akan sumber daya manusia yang maju, mandiri dan dapat bersaing terutama secara internasional, sejak beberapa tahun terakhir pemerintah mencoba merintis penerapan program pendidikan di sekolah dasar dan menengah, yang memungkinkan lulusannya siap berkiprah dalam kancah percaturan dan kompetisi global. Salah satu usaha pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah mencanangkan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau RSBI. RSBI ini merupakan calon dari Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Sekolah-sekolah ini kemudian disebut Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau biasa disebut dengan  RSBI. Dalam Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 50 ayat (3) disebutkan bahwa: “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”. Di samping pasal tersebut, UU No. 20 tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional  juga  menjelaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu,  serta relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Namun dalam praktiknya, banyak pro dan kontra terhadap penyelenggaraan RSBI ini. Keefisienan dan pendanaan RSBI sering kali menjadi sesuatu yang amat pelik untuk diperbincangkan dalam dunia pendidikan sekarang. Oleh karena itu, pada makalah ini akan dibahas mengenai dampak negatif RSBI ditinjau dari landasan ekonomi.

 

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka yang hendak ditelaah dalam makalah ini adalah sebagai berikut.

  1. Apa itu RSBI?
  2. Apa alasan dibentuknya RSBI?
  3. Dari mana saja pendanaan RSBI?
  4. Apa dampak negatif RSBI ditinjau dari landasan ekonomi?
  5. Upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah RSBI tersebut?

 


 

BAB II

PEMBAHASAN

 

2.1. RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional)

Sebelum mengetahui tentang RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional), akan dijelaskan terlebih dahulu apa itu SBI (Sekolah Bertaraf Internasional).

 

  1. A.      Pengertian Sekolah Bertaraf internasional

Permendiknas No 78 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan SBI pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu bahwa Sekolah Bertaraf Internasional adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development  (OECD) dan / atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, sehingga memiliki daya saing di forum internasional. Negara yang menjadi anggota OECD (http://smpn1bmrokutimur.wordpress.com/ apa-itu-sbi-dan-rsbi/) adalah Australia, Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States) dan negara maju lainnya seperti Chile, Estonia, Israel, Russia, Slovenia, Singapore dan Hongkong.

Dengan konsep ini, SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi dan melaksanakan standar nasional pendidikan yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Selanjutnya komponen-komponen, aspek-aspek, dan indicator-indikator SNP tersebut diperkaya, diperkuat, dikembangkan, diperdalam, diperluas melalui adaptasi atau adopsi standar pendidikan dari salah satu atau lebih anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan serta diyakini telah memiliki reputasi mutu yang diakui secara internasional, serta lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional. Dengan demikian diharapkan SBI harus mampu memberikan jaminan bahwa baik dalam penyelenggaraan maupun hasil-hasil pendidikannya lebih tinggi standarnya daripada SNP. Penjaminan ini dapat ditunjukkan kepada masyarakat nasional maupun internasional melalui berbagai strategi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini juga jelas tertuang dalam Kebijakan Depdiknas Tahun 2007 Tentang ”Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah”, bahwa Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional merupakan Sekolah/Madrasah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development dan / atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, sehingga memiliki daya saing di forum internasional.

 

  1. B.       Pengertian Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

Satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional disebut juga dengan rintisan SBI. Dikatakan sebagai rintisan adalah sekolah-sekolah tersebut dipersiapkan secara bertahap melalui pembinaan oleh pemerintah dan stakeholders, dalam jangka waktu tertentu yaitu empat tahun diharapkan sekolah tersebut mampu dan memenuhi kriteria untuk menjadi SBI (http://smpn1bmrokutimur.wordpress.com/apa-itu-sbi-dan-rsbi/).

Sekolah yang masuk dalam kategori RSBI menurut Wuradji dan Muhyadi (2011) adalah sekolah yang sebelumnya sudah memenuhi persyaratan sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN). Sekolah dengan kategori SNN adalah sekolah yang sudah melaksanakan delapan standar pendidikan sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang mencakup:

  1. Standar kurikulum
  2. Standar proses
  3. Standar kompetensi lulusan
  4. Standar penilaian
  5. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
  6. Standar sarana dan prasarana
  7. Standar pengelolaan
  8. Standar pembiayaan

Sekolah-sekolah yang sudah memenuhi kriteria SSN tersebut dianggap sudah lebih siap untuk melaksankan program bertaraf internasional dibandingkan sekolah-sekolah yang belum memenuhi kriteria SSN. Hal ini dapat dipahami karena untuk masuk dalam kategori sekolah internasional diperlukan kesiapan internal dalam semua hal yang terkait dengan penyelenggaraan sebuah sekolah yang baik. Dengan kesiapan secara internal ini diharapkan sekolah tidak akan mengalami kesulitan ketika harus memenuhi persyaratan sebagai sekolah bertaraf internasional, yang tentu saja relatif cukup berat.

Pada umumnya sekolah disebut sebagai sekolah internasional antara lain memiliki ciri-ciri:

  1. Sebagian anggota atau termasuk dalam komunitas sekolah dari negara negara / lembaga pendidikan internasional yang ada di negara-negara OECD dan/ atau negara maju lainnya,
  2. Terdapat guru-guru dari negara-negara tersebut,
  3. Dapat menerima peserta didik dari negara asing, dan
  4. Terdapat kegiatan-kegiatan kultur sekolah atau pengembangan karakter peserta didik yang menghargai atau menghormati negara/bangsa lain di dunia, toleransi beragama, menghormati dan saling menghargai budaya tiap bangsa, menghormati keragaman etnis/ras/suku, mampu berkomunikasi berbasis TIK dan berbahasa inggris/asing lainnya, dan sebagainya.

 

Sedangkan rintisan sekolah bertaraf internasional adalah sekolah yang sedang berproses untuk mampu memiliki keunggulan-keunggulan tersebut, baik dalam hal masukan, proses dan hasil-hasil pendidikan terhadap berbagai komponen, aspek, dan indikator pendidikan. Pada saatnya nanti diharapkan memiliki atau bercirikan keinternasionalan seperti kemitraan dengan bukti nyata berupa perjanjian yang secara substantif terlegitimasi dari salah satu anggota OECD dan / atau negara maju lainnya (termasuk juga dari dalam negeri) yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, diyakini telah memiliki reputasi mutu yang diakui secara internasional, serta lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional.

 

2.2. Landasan Terbentuknya RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional)

Ada 9 landasan yang melatar belakangi terbentuknya RSBI yaitu :

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 50 ayat 3 yaitu Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 : Pemerintahan Pusat dan Daerah
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 : Kewenangan Pemerintah (Pusat) dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 : Program Pembangunan Nasional
  5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 : Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 61
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 :  Standar Isi
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 :  Standar kompetensi Lulusan
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 : Implementasi Kepmendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006
  9. Renstras Depdiknas: th 2009/2010 tdp 450 rintisan SBI SMP

 

2.3.  Pendanaan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional)

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, KementerianPendidikan Nasional dalam Landasan Dan Pentahapan Perintisan SBI menyebutkan bahwa pendanaan RSBI yaitu :

  1. Biaya penyelenggaraan RSBI memenuhi standar pembiayaan pendidikan dan menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
  2. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membiayai penyelenggaraan RSBI.
  3. RSBI dapat memungut biaya pendidikan untuk menutupi kekurangan biaya diatas standar pembiayaan yang didasarkan pada RPS/RKS dan RKAS.
  4. Pemerintah dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan RSBI yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat.
  5. Pemerintah provinsi dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan RSBI yang diselenggrakan oleh pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, atau masyarakat.
  6. Pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan RSBI yang diselenggrakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau masyarakat.
  7. Masyarakat dapat memberi bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan RSBI yang diselenggrakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
  8. Bantuan pada RSBI dituangkan dalam dan digunakan sesuai dengan rencana pengembangan sekolah/rencana kerja sekolah, rencana kegiatan, dan anggaran sekolah.
  9. Bantuan pada RSBI dapat dihentikan apabila sekolah yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan SBI

 

Dari uraian tentang pendanaan RSBI oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, dapat disimpulkan bahwa sumber dana RSBI adalah berdasarkan dari :

 

 

  1. Pemerintah

Dana yang berasal dari pemerintah yaitu melalui APBN. APBN ditujukan untuk pembiayaan operasiona dalam rangka pengembangan kapasitas untuk menuju standar kualitas SBI.

 

  1. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

Dana yang berasal dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yaitu melalui APBD yang ditujukan untuk pembiayaan investasi dan biaya operasi rutin.

 

  1. Masyarakat (Orang Tua Siswa)

Ditujukan untuk pembiayaan investasi dan operasional untuk menutupi kekurangan biaya dari APBN dan APBD untuk menuju standar kualitas SBI

 

2.4.  Dampak Negatif RSBI Ditinjau dari Landasan Ekonomi

Sekolah bermutu dengan biaya terjangkau. Itu adalah impian masyarakat kita saat ini. Namun rasanya sulit untuk menemukan sekolah seperti itu. Didalam benak pasti sudah terpateri bahwa sekolah bermutu itu pasti mahal. Dalam dunia bisnis ini biasa disebut dengan ”ana rega ana rupa”. Bahkan, ada juga dengan alasan gengsi dan ”gaya” hidup, sebagian masyarakat yang mempunyai penghasilan diatas rata-rata lebih memilih sekolah-sekolah dengan beragam label yang menawarkan biaya tinggi. Maka, lahirlah label-label asing yang menawarkan mutu setara dengan sekolah-sekolah bertaraf internasional.

Yang kini menjadi sorotan banyak pihak adalah RSBI dan SBI. Sesuaikah dengan tujuan awal? Banyak pihak mengkritisi kehadiran sekolah unggulan ini, antara lain memelesetkannya sebagai ”Rintisan Sekolah Bertarif Internasional”. RSBI seolah-olah menciptakan “kastanisasi” pelajar berdasarkan golongan ekonomi. Dalam tajung rencana pada suara merdeka menyebutkan bahwa kajian sementara RSBI, alokasi 20% untuk siswa miskin yang mendapat beasiswa tidak dipenuhi, dana 50% untuk sarana dan prasarana, 20% untuk pengembangan dan kesejahteraan guru, dan 10% untuk manajemen sekolah.

Temuan lain, sebagian besar siswanya dari kalangan kelompok menengah ke atas. Ini jawaban atas kritik mengapa RSBI belum saatnya diterapkan di Indonesia, karena menciptakan perbedaan pelajar berdasarkan strata ekonomi masyarakat. Sekolah lain minder karena diskriminasi kebijakan dan pendanaan dari pemerintah. Untuk 2011, misalnya, alokasi dana RSBI/ SBI mencapai Rp 289 miliar, sementara untuk sekolah standar nasional hanya Rp 250 miliar (Tajung Rencana, suaramerdeka.com).

Ketidakadilan pada subsidi yang diberikan dari pemerintah kepada sekolah-sekolah. Pemerintah memberikan perhatian lebih pada sekolah yang berstatus internasional dengan adanya subsidi khusus. Padahal, seharusnya sekolah-sekolah yang prestasinya menurun yang diberikan perhatian lebih oleh pemerintah agar tercipta kesetaraan dalam dunia pendidikan.

Selain itu, terjadi ketidakadilan lainnya adalah telah terjadi kesalahan asumsi bahwa sekolah ‘bertaraf Internasional’ itu harus diajarkan dengan bahasa asing (Inggris)  dengan menggunakan media pedidikan yang mutakhir dan canggih seperti laptop, LCD, VCD, dan lain – lain. Serta harus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan serba wah, seperti ruang ber- AC, hotspot area, laboratorium praktikum yang mana biaya dari pengadaan sarana dan prasarana tersebut juga menjadi tanggungan para siswanya. Sebelum resmi menjadi seorang siswa di sekolah RSBI, dia akan disodori surat pernyataan tentang kesanggupan menyumbang fasilitas sekolah yang saat itu dibutuhkan misalnya komputer. Selain biaya fasilitas, kita lihat juga biaya yang digunakan untuk buku panduan.Buku yang digunakan adalah buku impor yang berstandart Negara maju, karena bukunya impor maka harganya pun impor alias mahal.

Hal ini mungkin disebabkan karena adanya peraturan yang menyebutkan bahwa RSBI dapat memungut biaya pendidikan untuk menutupi kekurangan biaya kepada masyarakat dalam hal ini orang tua siswa.  Masyarakat dapat memberi bantuan dana, sarana dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan RSBI yang diselenggrakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Padalah, Negara Indonesia rata – rata masyarakatnya berpenghasilan menengah ke bawah, jika semua sekolah berlomba – lomba untuk menjadi sekolah RSBI, bisa kita bayangkan, maka bagaimana nasib orang yang tak mampu membiayai pendidikan anaknya. Tentu ini akan menimbulkan masalah putus sekolah pada anak – anak tidak mampu.

Saat ini sekolah-sekolah publik RSBI bahkan telah menjadi lebih swasta dari swasta dalam memungut biaya pada masyarakat. Hampir semua sekolah RSBI menarik dana dari masyarakat dengan biaya tinggi yang sebenarnya sungguh tidak layak mengingat mereka adalah sekolah publik yang semestinya dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah dan ‘haram’ sifatnya menjadi komersial. Seperti SMPN 1 Kendari yang disebutkan dalam kendarinews.com. Sebanyak 600 siswa harus membayar masing-masing Rp 250 ribu setiap bulan untuk meningkatkan sarana sekolah. Jika ditotalkan, dalam setahun pihak sekolah bisa mengumpulkan dana “patungan” itu mencapai Rp 1,8 miliar.

Program RSBI ini di lapangan ternyata juga menciptakan kesenjangan sosial pada siswa. Program RSBI menjadikan sekolah yang mengikutinya menjadi eksklusif dan menciptakan kastanisasi karena hanya bisa dimasuki oleh anak-anak kalangan menengah ke atas. Tingginya pembiayaan yang dikenakan pada orang tua siswa membuat sekolah-sekolah RSBI ini tidak dapat dimasuki oleh anak-anak dari kalangan bawah. Akibatnya terjadi kesenjangan sosial di sekolah. Siswa yang belajar di program ini merasa seperti kelompok elit yang berbeda dengan siswa reguler lainnya.

Jika kita perhatikan, pendanaan atau pembiayaan RSBI bagi SD dan SMP juga tidak sesuai dengan UU juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Pasal 6 (1) Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang bertaraf internasional tidak boleh melakukan pungutan tanpa persetujuan tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional tidak boleh melakukan pungutan tanpa persetujuan tertulis dari bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk. Pada peraturan ini, disebutkan bahwa SD dan SMP yang bertaraf Internasional tidak boleh melakukan pemungutan. Namun pada kenyataannya, masih banyak sekolah-sekolah yang berlabel RSBI melakukan pemungutan terhadap orang tua siswa.

Ada juga fakta lain menyebutkan bahwa Kuota minimal 20 persen yang diberikan bagi anak-anak berkemampuan akademik tinggi, tetapi berasal dari keluarga tidak mampu, jelas tidak memadai dan tidak adil. Anak-anak dengan kemampuan akademik lebih tinggi dari keluarga yang tidak mampu harus bersaing lebih ketat dibanding anak-anak dari keluarga yang lebih mampu.

 

2.5    Upaya yang Harus Dilakukan untuk Mengatasi Permsalah RSBI

Pemerintah terkesan serba salah dalam menyelenggarakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Disatu sisi pemerintah harus memenuhi apa yang telah ditetapkan oleh Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 50, namun di sisi lainnya juga dituntut mengelola pendidikan dengan asas berkeadilan. Jika pemerintah membiayai RSBI secara penuh maka menimbulkan rasa “cemburu” dari sekolah lain yang levelnya di bawah RSBI. Sedangkan biaya mahal merupakan konsekuensi dari pendidikan yang lebih berkualitas.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalah ini adalah:

  1. Pada penilaian akademik saat seleksi penerimaan siswa baru, standar penilaiannya harus disamakan antara siswa dari status sosial-ekonomi rendah, menengah, maupun tinggi. Calon murid RSBI harus diterima apa adanya yaitu jika skor nilai tes seleksinya memenuhi syarat, maka calon siswa dari lapisan masyarakat apapun harus tetap diterima.
  2. Pembatasan kuota/jumlah total penerimaan siswa program RSBI. tidak ada persentase tertentu tentang kuaota siswa yang akan diterima. Asal kemampuan akademiknya memenuhi, maka berapun persentasenya harus diakomodasi, terlepas siswa kaya atau miskin. Namun kuota penerimaannya saja yang harus di batasi oleh pihak sekolah. Sedikit tapi berkualitas lebih baik daripada banyak tapi tidak ada gunanya. Dengan demikian, pemerataan kesempatan dan keadilan untuk dapat menikmati program RSBI  dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
  3. Pemerintah juga harus memacu berdirinya program RSBI mandiri yang dilakukan oleh sekolah-sekolah tertentu, termasuk sekolah swasta tanpa subsidi khusus. Seperti pada Sekolah Sampurna Palembang. Pendanaan RSBI mandiri bisa melalui berbagai inovasi yang dilakukan oleh masing-masing sekolah. Pada Sekolah Sampuna yaitu dengan melakukan timbal balik. Dengan menyekolahkan anak-anak berprestasi dan kemampuan tinggi secara gratis, tetapi pada saat anak-anak tersebut sukses, mereka juga yg membantu anak-anak lain untuk bersekolah. Dengan kata lain, adanya timbal-balik pihak sekolah dengan siswa tersebut.
  4. Dana subsidi RSBI yang disalurkan pemerintah melalui Kemendikbud jangan sampai tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerataan atau pendistribusian dana harus diaudit dan diperhatikan baik-baik oleh pemerintah.


 

BAB III

PENUTUP

 

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada pembahasan. Problematika RSBI dari segi landasan ekonomi dapat disimpulkan sbb:

  1. RSBI seolah-olah menciptakan “kastanisasi” pelajar berdasarkan golongan ekonomi. Karena sebagian besar siswanya dari kalangan kelompok menengah ke atas.
  2. Akan terjadi kesenjangan sosial antara sekolah bertaraf internasional dengan sekolah reguler lainnya. Karena terjadi diskriminasi kebijakan dan pendanaan dari pemerintah.
  3. Dan akan terjadi kesenjangan sosial juga antara siswa. Karena biaya pendidikan yang tinggi pada sekolah bertaraf internasional. Beban dana sebagian besar dilimpahkan kepada siswa yang akan menjadi masalah pada masyarakat berpenghasilan dibawa rata-rata.

 

3.2. Saran

            Sebaiknya penyelenggaraan RSBI ini dipikirkan ulang oleh pemerintah. Karena terdapat banyak dampak positif terutama dalam segi ekonomi

 


 

DAFTAR PUSTAKA

 

Driana, Elin. 2012. “Ketidakadilan RSBI dan SBI”. http://nasional.kompas.com /read/2012/01/26/09170457/Ketidakadilan.RSBISBI. diakses pada tanggal 14 desember 2012.

 

Fearlycute. 2011. “Pengaruh Rintisan Sekolah Berstandart Internasional ( RSBI ) pada Kualitas Pendidikan di Indonesia”. http://fearlycute. blogspot.com/2011/04/pengaruh-rintisan-sekolah-berstandart.html. Diakses pada tanggal 12 desember 2012

 

Gusman, Eri. 2012. “Siswa “Diperas” Rp 1,8 M Setahun “. http://www.kendarinews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=34542&Itemid=140. Diakses tanggal 12 desember 2012.

 

Hariyani. 2012. “Lebih Dekat dengan RSBI”. http://mjeducation.co/lebih-dekat-dengan-rsbi/. Diakses pada tanggal 12 desember 2012.

 

Navel. 2011. “RSBI, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional ataukah Rintihan Sekolah Berbahasa Inggris”. http://navelmangelep.wordpress.com /2011/11/20/rsbi-rintisan-sekolah-bertaraf-internasional-ataukah-rintihan-sekolah-berbahasa-inggris/. Diakses pada tanggal 14 desember 2012

 

Pidarta, Made. 2009. Landasan Kependidikan (Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia). Jakarta: PT Rineka Cipta

 

Rudiansyah. 2012. “Polemik SBI/RSBI SD dan SMP Berdasarkan Permendikbud No 60 Tahun 2011”. http://sdnbbu8.wordpress.com/2012/05/09/polemik-sbirsbi-sd-dan-smp-berdasarkan-permendikbud-no-60-tahun-2011/. Diakses tanggal 14 november 2011.

 

SMPN 1 BMR Oku Timur. “Apa Itu ABI dan RSBI”. http://smpn1bmrokutimur.wordpress.com/apa-itu-sbi-dan-rsbi/. Diakses pada tanggal 14 desember 2012.

Tajuk Reencana. 2011.”Memahami Penghentian Izin Baru RSBI”. http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/03/30/141642/10/Memahami-Penghentian-Izin-Baru-RSB. Diakses tanggal 14 desember 2012

 

Wuradji dan Muhyadi. 2011. Implementasi Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) Di Kota Yogyakarta. Penelitian. Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan, Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: