KESENJANGAN PELAKSANAAN UN

KESENJANGAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL (UN) DITINJAU DARI LANDASAN HUKUM TUJUAN PENDIDIKAN INDONESIA

Oleh : Idul Adha, S.Pd

 

 I.      PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) adalah menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu  dalam kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi. Diharapkan dengan tercapainya target nilai lulusan dapat mengantarkan siswa menjadi lulusan yang unggul di masa kini dan masa depan. Namun, Ketidaksiapan penyelenggaraan UN yang bersih dan jujur, membuat dunia pendidikan menjadi tercoreng. Pendidikan yang bertujuan untuk mendidik ilmu pengetahuan dan moralitas siswa didik pada akhirnya  berbalik mendidik ketidakjujuran pada siswa. Hal mendasar lainnya adalah pelaksanaan UN tanpa persiapan yang memadai secara langsung mendidik sikap mental siswa untuk mencapai sesuatu secara instan. Sehingga baik siswa maupun tenaga pendidik  cenderung terbentuk manusia berwatak ‘instan’.

Ketidakberesan dalam tahapan penyelenggaan UN masih saja terjadi. Seperti kasus dimana sejumlah siswa yang berprestasi dalam setiap semester bagus, justru tidak lulus dalam UN. Bahkan, masih ada SMA dan SMK yang seluruh siswanya tidak lulus UN. Keganjilan tersebut bisa jadi disebabkan oleh ketidakberesan sistem informasi elekronik yang digunakan untuk mengoreksi lembar jawaban komputer (LJK). Selain itu, UN juga banyak diwarnai dengan kebocoran soal dan modus kecurangan lain yang justru dilakukan oleh para guru karena takut jika anak didiknya banyak yang tidak lulus, sehinggah bisa menjatuhkan reputasi sekolah dan reputasi pemerintah daerah.

Ketidakberesan dalam pelaksanaan UN menyebabkan panitia pusat seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri menolak menggunakan nilai ujian nasional sebagai acuan unutk penerimaan mahasiswa baru. Melihat validitas UN hinggah kini masih diragukan, mengingat Kemendikbud merilis wilayah – wilayah mana yang tingkat kejujurannya masih rendah. Selain itu, sering dijumpai siswa lulus ujian nasional dengan nilai tinggi di suatu daerah, tetapi ternyata prestasinya tidak sebanding lurus ketika mendaftar diperguruan tinggu negeri.

Bab 2 Pasal 7 mengatur tentang Dasar, Fungsi, dan Tujuan Pendidikan. Disebutkan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Jika mencermati pesan yang termaktub dalam fungsi pendidikan di atas, rasanya tidak ada yang mau membantahnya. Namun demikian, seakan sudah kehilangan rohnya, fungsi di atas terlihat kontras sekali dengan pelaksanaan pendidikan yang saat ini sedang kita amati di Indonesia. Kita ambil sebagai contoh adalah semakin hilangnya nilai-nilai akhlak mulia dan kejujuran di lembaga-lembaga pendidikan.

Yang menjadi inti persoalan adalah pada tingkat kejujuran dari pelaksanaan Ujian Nasional ini. Karena ketakutan di pihak sekolah, pihak Dinas Pendidikan, atau Pihak Pejabat daerah, menyebabkan Ujian Nasional ini seperti monster saja. Kerap terjadi kebocoran soal, beredarnya kunci jawaban, mencontek massal, atau tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya. Ini menujukkan mungkin ada “sesuatu” yang salah pada landasan dasar pelaksanaannya, bukan pada pelaksanaan UN itu sendiri. Sehinggah Ujian Nasional pun sepertinya hanya mengutamakan aspek Kognitif dalam penilaian dari sekian banyak aspek penilaian dalam kurikulum. Aspek Psikomotorik dan Afektif sepertinya terabaikan.

Perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh banyak sekolah dan daerah itu sangat bertolak belakang dengan amanah sebagaimana tertulis pada fungsi pendidikan di atas. Alih-alih mau menanamkan akhlak mulia justru kecurangan UN semakin merajalela. Memang pemerintah selalu berusaha memperbaiki sistem pelaksanaan UN, seperti tahun ini dengan membuat 5 jenis variasi soal. Tetapi toh banyak beredar soal sebanyak 5 variasi soal juga. Pemerintah juga sedang giatnya menggalakkan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (PBKB). Maka lahirlah integrasi pendidikan karakter (Pendikar) dalam silabus dan RPP para guru.

1.2 Rumusan Masalah

            Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

  1. Apa  landasan hukum pelaksanaan pendidikan di indonesia ?
  2. Apa  tujuan pendidikan nasional berdasarkan landasan hukum pendidikan Indonesia?
  3. Apa landasan  pelaksanaan UN?
  4. Bagimana bentuk kesenjangan pelaksanaan UN?
  5. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan UN?
  6. Bagaimana upaya mengatasi kesenjangan pelaksaan UN terhadap tujuan pendidikan nasional?

 

1.3     Tujuan

Adapun tujuan penyusunan makalah ini adalah untuk:

  1. Mengetahui tujuan pendidikan nasioanal berdasarkan landasan hukum pendidikan nasional?
  2. Mengetahui kondisi pelaksanaan UN dan bentuk-bentuk kesenjangan dalam pelaksanaan UN?
  3. Mengetahui bagaimana upaya mengatasi kesenjangan dalam pelaksanaan UN?.

 

II. PEMBAHASAN

2.1 Landasan Hukum Dalam Pendidikan

      a. Pengertian Landasan Hukum

            Lahirnya hukum di Indonesia bersamaan dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, saat bangsa Indonesia memproklamsikan kemerdekaan. Dengan proklamasi itulah, lahir secara resmi Negara Keastuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat yang meliputi wilayah kekuasaannya dari sabang sampai merauke. Jadi, proklamasi adalah pemberi semangat yang luar biasa kepada rakyat Indonesia, sehingga proklamasi sanagat berarti untuk  menetapkan hukum Indonesia di mana Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui secara jelas dan tertulis tentang garis-garis pokok dari hukum Indonesia denagan pancasila menjadi dasar falsafahnya.

Adapun pengertian hukum menurut pendapat bebrapa para ahli adalah sebagai berikut.

  1. A. Ridwan Halim dalam bukunya pengantar Tata Hukum Indonesia dalam Tanya Jawab menguraikan:

Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat”

  1. Sunarya Hartono, dalam bukunya Capita Selecta Perbandingan Hukum, mengatkan:

“Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktifitas manusia dalam hubunganya dengan manusia lain, hukum mengatur pelbagai aktifitas didalam hidup bermasyarakat.”

  1. Yulies Tiena Masriani, dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia,mengatakan:

Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.

Kata landasan dalam hukum bearti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Landasan hukum seorang guru boleh mengajar misalnya, adalah surat keputusan tentang pengangkatan sebagai seorang guru. Yang mendasari atau melandasi ia menjadi guru adalah surat keputusan  itu beserta hak-haknya. Surat keputusan itu merupakan titik tolak untuk ia bisa melaksakan pekerjaan guru. Dari penjelasan di atas maka pengertian landasan hukum adalah peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.

 

 b. Landasan Hukum Pendidikan

            Pengertian landasan hukum pendidikan menurut pendapat para ahli sebagai berikut:

  1. Menurut Made Pidarta (2007 : 43), Landasan hukum dapat diartikan peraturan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatan pendidikan.
  2. Menurut Muhammmad Ali Sunan (2012 : 2), Landasan Hukum Pendidikan adalah perangkat aturan, norma yang digunakan sebagai pijakan dalam penyelenggaraan usaha pendidikan. Tetapi tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku ini, contohnya aturan cara mengajar, cara membuat persiapan, supervisi, yang sebagian besar dikembangkan sendiri oleh para pendidik.

Dari penjelasan diatas maka, pengertian landasan hukum pendidikan adalah peraturan peraturan baku yang digunakan sebagai dasar atau pijakan dalam penyelenggaraan uasaha pendidIikan. Adapun hukum yang mendasari pelaksanaan pendidikan di Indonesia adalah Sebagai berikut:

  1. Pembukaan UUD 1945 Alenia ke empat, berisi tentang pancasilah sebagai dasar hukum Indonesia yang juga melandasi pembentukan Undang-Undang Pendidikan Nasioanal.
  2. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 dan 32, berisi tentang pernyataan bahwa warga Negara berhak mendapatkan pengajaran dan peran pemerintah dalam memajukan kebudayaan nasional.
  3. Undang-Undang No.20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
    1. Ketentuan umum, dasar, funngsi dan tujuan pendidikan nasional.
    2. Prinsif penyelenggaraan pendidikan.
    3. Hak dan kewajiban warga Negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah serta peserta didik.
    4. Jalur jenjang dan jenis pendidikan.
    5. Bahasa pengantar dan wajib belajar.
    6. Standar nasional pendidikan dan kurikulum.
    7. Pendidikan dan tenaga kependidikan.
    8. Sarana dan prasarana pendidikan serta pedoman pendidikan.
    9. Pengolaan pendidikan dan peran serta masyarakat dalam pendidikan.
    10. Evaluasi, Akreditasi, dan sertifikasi.
    11. Pendirian satuan pendidikan dan penyelengaraan pendidikan oleh lembaga lain.
    12. Pengawasan dan ketentuan pidana.
    13. Undang-Undang No.14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen.
    14. Undang-Undang No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan.
    15. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Tentang Otonomi Daerah.
    16. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN)
    17. Peartuan Menteri dan Keputusan Menteri , antara lain:
      1. Peraturan Menteri No. 22 Tahun 2006, Tentang Standar Isis untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
      2. Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2006, Tentang Standar Kompetensi Lulusan.
      3. Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2006, Tentang Pelaksanaa Peraturan Menteri No. 22 dan No. 23.
      4. Keputusan Menteri No. 34 / U / 03, Tentang Pengangkatan Guru Bantu.
      5. Keputusan Menteri No. 3 Tahun 2003, Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan.
      6. Keputusan – keputusan dan aturan Presiden Republik Indonesia, tentang aturan pengolaan perguruan tinggi, susunan tentang universitas, dan syarat-syarat pendidikan.

 

      c. Tujuan Pendidikan Berdasarkan Landasan Hukum Pendidikan Indonesia

Tujuan pendidikan di Indonesia tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan-peraturan pemerintah yang yang bertalian dengan pendidikan. Namun, sebelum menjelaskan tujuan pendidikan secara umum, akan dijelaskan tujuan pendidikan secara khusus pada uraian berikut ini.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan Pasal 26 Ayat 1 disebutkan pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar:

  1. Kecerdasan
  2. Pengetahuan
  3. Kepribadian
  4. Ahklak mulia
  5. Keterampilan untuk hidup mandiri
  6. Mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Selanjutnya dalam pasal yang sama, Ayat 2, pada PP itu disebutkan pendidikan menegah umum bertujuan untuk meningkatkan:

  1. Kecerdasan
  2. Pengetahuan
  3. Kepribadian
  4. Akhlak mulia
  5. Keterampilan untuk hidup mandiri
  6. Mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Sekarang mari kita lihat tujuan pendidikan kejuruan pada Ayat 3 pasal yang sama pada UU itu,yang berbunyi:

  1. Kecerdasan
  2. Pengetahuan
  3. Kepribadian
  4. Akhlak mulia
  5. Keterampilan untuk hidup mandiri
  6. Mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

Sesudah menjelaskan tujuan-tujuan pendidikan diatas, kini kita kaitkan dengan tujuan pendidkan nasional yang tertulis dalam UURI No 20 Tahun 2003. Tujuan pendidikan nasional berupaya untuk dapat berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:

  1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  2. Berakhlak mulia
  3. Sehat
  4. Berilmu
  5. Cakap
  6. Kreatif
  7. Mandiri
  8. Manjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dari uraian di atas, secara umum tujuan-tujuan pendidikan di Indonesia, baik tujuan-tujuanj sekolah, perguruan tinggi, maupun tujuan nasional sudah mencakup ketiga ranah perkembangan manusia, seperti tertulis dalam terori-teori pendidikan, yaitu perkembangan:

  1. Kognisi (Kognitif), adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berfikir, termasuk didalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaflikasi, menganalisis, mensistesis, dan kemampuan mengevaluasi. Pengukuran hasil belajar kognitif dilakukan dengan tes tertulis.
  2. Afeksi (Afektif), adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Ranah afektif lainnya yang juga penting adalah kejujuran, integritas, adil, dan kebebasan. Pengukuran hasil belajar afektif dilakukan dengan menggunakan skala sikap. Hasilnya berupa katagori sikap, yakni mendukung (positif), menolak (negatif), dan netral. Salah satu cara pengukuran skala sikap yaitu dengan menggunakan skala likert.
  3. Psikomotor (Psikomotorik), merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan (skill) atau kemanfuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berhubungan dengan aktifitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul,dan lainsebagainya. Ranah psikomorik dapat diukur dengan: (1) pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses belajar mengajar, (2) sesudah mengikuti pelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, ketrampilan, dan sikap, (3) bebrapa waktu sesudah pembelajaran selesai kelak di lingkungan kerjanya (keseharianya).

 

2.2  Landasan  Pelaksanaan Ujian Nasional (UN)

  1. a.      Dasar Hukum Pelaksanaan Ujian Nasional ( UN)
    1. Undang – Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,Pasal 58 ayat (2): “Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala,menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan”.
    2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  • Pasal 63 ayat (1): Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
  1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik
  2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan
  3. Penilain hasil belajar oleh pemerintah
  • Pasal 66 ayat (1): Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentudalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional.
  • Pasal 66 ayat (2): Ujian Nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.
  • Pasal 66 ayat (3): Ujian Nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.
  • Pasal 68: Hasil Ujian Nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:
  1. 1.      Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan
  2. 2.      Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya
  3. 3.      Penentu kelulusan peserta didika dari program dan/atau satuan pendidikan;
  4. 4.      Pembinaan dan pemberibantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
  • Pasal 69 ayat (1): Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan jalur nonformal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan erhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

    Draf-revisi 20 Desember 2011

  • Pasal 69 ayat (2): Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti satu kali Ujian Nasional tanpa dipungut biaya.
  • Pasal 69 ayat (3): Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti Ujian Nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repulbik Indonesia Nomor 59 tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional.

Adapun tujuan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) adalah menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu  dalam kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi. Diharapkan dengan tercapainya target nilai lulusan dapat mengantarkan siswa menjadi lulusan yang unggul di masa kini dan masa depan.

 

  1. b.      Kriteria dan Penilain Kelulusan Dalam Ujian Nasional (UN)

Kriteria kelulusan siswa tidak ditentukan hanya pada UN  saja. Tapi kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan adalah:

1. Siswa telah menyelesaikan semua mata pelajaran

2. Siswa memperoleh nilai baik pada penilaian akhir untuk semua mata pelajaran  yang terdiri atas:

  • kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia
  • Kemlompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
  • kelompok mata pejaran estetika
  • kelompok mata pelajaran jasmani, kesehhatan dan olahraga
  • Lulus ujian sekolah untuk kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi
  • Lulus Ujian Nasional (UN).

Adapaun sitem penilian hasil dari  UN  yaitu dengan formula 60 persen nilai dari UN dan 40 persen nilai dari ujian sekolah. Rumus yang ditawarkan pemerintah untuk nilai gabungan = (0,6 x nilai UN) + (0,4 x nilai sekolah). Nilai sekolah dihitung dari nilai rata-rata ujian sekolah dan nilai rapor semester 3-5 untuk tiap mata pelajaran UN. Syarat-syarat lainya adalah:

  1. Rata rata untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan IPA minimal adalah 5,25 dengan tidak ada nilai dibawah 4,25
  2. Boleh ada nilai minimal 4 untuk satu mata pelajaran sedangkan 3 mata pelajaran yang lain minimal harus 6.

 

2.3 Kesenjangan Dalam Pelaksanaan Ujian Nasioanal (UN) Terhadap Tujuan Pendidikan

Dalam kamus bahasa Indonesia edisi 3 tahun 2000, kata kesenjangan berasal dari kata senjang yang bearti tidak simetris dan kesenjangan diartikan suatu perihal (yang bersifat, berciri) senjang; ketidakseimbangan. Banyak kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dalam praktik pendidikan di bangsa kita. Pendidikan yang seharusnya menjadi homonisasi dan humanisasi, tiba-tiba menunjukkan realitas yang berlawanan. Homonisasi merupakan proses menjadi homo (manusia) sedangkan humanisasi adalah proses menjadi human (manusiawi). Jadi, pendidikan sebagai humanisasi dan homonisasi memiliki arti bahwa pendidikan sebagai proses menjadi manusia yang manusiawi.

Pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah membuat konsep-konsep dan terobosan-terobosan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Namun, pada kenyataanya konsep itu tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Dalam makalah ini adalah proses pelaksanaan UN yang terdapat banyak kesenjangan. Adapun kesenjagan-kesenjangan dalam pelaksanaan UN adalah:

 

  1. a.      Pelaksanaan Ujian Nasinal (UN) seperti hanya menilai/mengevalusi ranah kognitif seakan-akan menyampingkan ranah afektif dan ranah psikomotorik.

Ketidaksipan guru maupun siswa dalam menghadapi Unjian Nasional membuat guru dan siswa hanya menekankan pelajran pada penguasaan mata pelajaran yang di UN kan saja, sedangkan mata pelajaran lain dianggap hanya sebagai pelengkap. Hal ini menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap mata pelajaran lain, seolah-olah mata pelajaran lain diabaikan. Selama berbulan-bulan menjelang Ujian Nasional siswa fokus mempelajari 4 mata pelajaran yang diujikan secara nasional tersebut. Para siswa dan bahkan orang tua lebih memusatkan perhatiannya terhadap mata pelajaran yang akan di UN-kan, terutama pada siswa kelas akhir.

  1. b.      Standar kelululusan yang sama yang ditetapkan oleh pemerintah, padahal mutu pendidikan di setiap daerah masih banyak belum di perbaiki.

Standar kelulusan yang sama, menyebabkan ketidsesuain kualitas masing-masing daerah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. Seperti kualitas guru, sarana dan prasarana sekolah serta akses informasi yang lengkap belum  merata di seluruh daerah.

  1. c.       Terjadi kecurangan dalam pelaksanaan yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional

Adapun bentuk-bentuk kecurangan yang dilakukan pada pelaksanaan Ujian Nasional adalah sebagi berikut:

            1.  Kecurangan siswa

  • Siswa menggunakan  HP di ruang ujian.
  • Siswa menyebarkan dan/atau membawa dan menggunakan  jawaban  soal UN  ketika UN  berlangsung  di  ruang UN.
  • Siswa bekerja sama dalam satu ruang ujian.

            2.  Kecurangan Guru

  • Guru mengedarkan jawaban secara langsung.
  • Guru menyebarkan jawaban melalui SMS.
  • Guru mata pelajaran yang diujikan berada di lingkungan  sekolah.
  • Guru mengerjakan jawaban soal cadangan di sekolah.
  • Guru  menawarkan soal dan   jawaban.

            3. Kecurangan Pengawas Ruang Ujian

  • Pengawas ruang ujian tidak melem/melak amplop LJUN di ruang ujian.
  • Pengawas membaca sisa soal dalam ruang ujian.
  • Pengawas membiarkan peserta ujian bekerjasama.
  • Pengawas membantu memberikan jawaban kepada peserta UN.
  • Pengawas mengerjakan sesuatu di luar tugas dan fungsi kepengawasan di ruang ujian.

4. Oknum Dinas Pendidikan

Adanya ‘mafia kunci UN’. dari oknum diknas bekerja sama dengan mafia untuk mendapatkan soal UN sekaligus pada pagi-paginya memberikan kunci jawaban kepada ‘pemesan’, baik siswa, orang tua siswa, maupun pihak sekolah.

  1. 5.    Adanya tekanan dari pihak atasan agar supaya siswanya lulus semua.

Suatu delema bagi seorang guru jika ada peserta didik yang tidak lulus UN. Maka pihak wali murid atau orang tua akan menyalahkan sekolah. Pihak sekolah pun akan mendapat teguran keras dari pihak penyelenggara sekolah atau yayasan. Lalu, pihak pemerintah/dinas pendidikan kabupaten akan juga ikut menegur mengapa bisa ada peserta didik yang tidak lulus. Belum lagi nama kabupaten/kota akan dipertaruhkan karena dianggap pemerintahannya tidak mampu meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan wilayah kerjanya. Jika sudah begini, maka besar kemungkinan jabatan para petinggi pemerintahan pun akan bisa dicopot. Sehinggah para gurupun membut tim sukses untuk  mencapai hal tersebut.

 

2.4      Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan UN

Adapun dampak yang dapat ditimbulkan dari ketidaksiapan dalam melaksanaan  Ujian Nasional (UN) diantaranya adalah:

  1. a.      Dampak Positif
    1. Naiknya tingkat belajar dikalangan peserta didik serta tenaga pendidikan dan kependidikan; UN yang dijakan bagian dari borometer kelulusan bagi siswa merupakan sesuatu hal yang sangat positif jika kita cermati dengan baik. Karena dengan demikian siswa merasa ada tantangan dan tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan yang ia ikuti.
    2. Dapat mengukur dan memetakan kualitas peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, dan satuan kependidikan; dengan adanya UN maka pemerintah bisa melihat kualitas dari peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan. Jadi, seorang guru harus menjadikan UN adalah suatu proses untuk meningkatkan kulitasnya dalam mengajar.
    3. Pihak pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan; dengan melihat kondisisi pendidikan secara nasional maka sesuatu hal yang sangat positif bagi pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang baru untuk memajukan pendidikan.
    4. Dapat membentuk karakter jujur bagi peseta didik, guru, dan tenaga kependidikan; sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia yaitu menjadikan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta  bertaggung jawab. Dengan melihat kondisi Negara yang lagi heboh-hebohnya korupsi , maka UN adalah cara yang tepat untuk menankan karakter jujur pada peserta didik.
    5. b.      Dampak Negatif
      1. Siswa Memiliki Pemahaman Konsep yang Rendah; Guru cenderung menggunakan metode pembelajaran drilling, untuk mempersiapkan para siswanya menghadapi dan mengerjakan soal-soal UN, dimana para siswa dilatih untuk mengerjakan sejumlah soal yang diduga akan keluar dalam ujian. Melalui metode ini guru mengharapkan para siswa terbiasa menghadapi soal ujian, dan menguasai teknik-teknik dan trik mengerjakan soal yang dihadapi (smart solution). Pembelajaran dengan model ini jelas tidak bermakna, membuat pemahaman konsep siswa rendah, siswa cenderung tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir dalam memecahkan masalah, sehingga ketika dihadapkan pada soal dengan pola/model yang berbeda mereka tidak mampu mengerjakannya. Dengan adanya UN, maka pembelajaran cenderung hanya mengembangkan ranah kognitif, pada penguasaan pengetahuan, dan mengesampingkan ranah lain yang sebenarnya tidak kalah pentingnya untuk menghasilkan individu-individu yang utuh dan berkarakter, yaitu ranah afektif dan psikomotorik.
      2. Memprioritaskan Pelajaran Tertentu dan Mengabaikan Pelajaran Lain Tidak Semua Mata Pelajaran Diujikan secara Nasional;Mata pelajaran yang di-UN-kan pada tingkat SMP antara lain mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan IPA. Pembatasan mata pelajaran yang diujikan dalam UN, berakibat pada fokus proses pembelajaran di sekolah hanya ditekankan pada penguasaan mata pelajaran tersebut, sedangkan mata pelajaran lain dianggap hanya sebagai pelengkap. Hal ini menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap mata pelajaran lain, seolah-olah mata pelajaran lain diabaikan. Selama berbulan-bulan menjelang Ujian Nasional siswa fokus mempelajari 4 mata pelajaran yang diujikan secara nasional tersebut. Para siswa dan bahkan orang tua lebih memusatkan perhatiannya terhadap mata pelajaran yang akan di UN-kan, terutama pada siswa kelas akhir.
      3. Banyak Terjadi Kecurangan;Karena adanya penentuan kelulusan secara nasional dan tuntutan kelulusan yang tinggi, baik terhadap prosentase/jumlah siswa yang dinyatakan lulus, maupun besarnya nilai yang diperoleh para siswa, mendorong sekolah untuk melakukan berbagai upaya dan strategi untuk mencapainya. Menghalalkan segala cara demi bisa mencapai kelulusan. Sekolah yang mampu meluluskan siswanya dengan prosentase yang tinggi dengan nilai UN yang tinggi, dianggap sebagai sekolah yang berkualitas. Setiap sekolah menginginkannya dan berbagai upaya dilakukan untuk mencapai posisi tersebut. Namun sayang, tidak sedikit oknum guru dan kepala sekolah melakukan upaya-upaya yang tidak terpuji. Untuk mewujudkan itu, tidak jarang upaya-upaya yang tidak fair dilakukan oleh oknum guru dan kepala sekolah untuk mencapai target kelulusan yang setinggi-tingginya. Dalam rangka untuk mendapatkan kelulusan yang tinggi, sekolah membentuk “Tim Sukses” supaya memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan (SPM Kepmendiknas 053/U/2001) (Salamudin, 2005); Guru merekayasa nilai, mendongkrak (mark up) nilai ujian sekolah; bahkan Guru memberikan kesempatan kepada siswa ‘menyontek’ Kasus di beberapa sekolah, guru, terutama untuk mata pelajaran yang diujikan secara nasional seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan IPA, dengan berbagai modus memberi kunci jawaban kepada siswa. Caranya dengan membuat tim untuk membetulkan jawaban-jawaban siswa.
      4. Hasil UN tidak Reliable dan Tidak Adil;Ketidak adilan bisa dilihat dari proses pembelajaran yang dialami siswa di satu sekolah dengan sekolah lainnya yang jauh berbeda. Para siswa yang mengikuti proses pembelajaran dengan situasi dan kondisi yang sangat jauh berbeda diuji dengan cara dan alat yang sama. Di satu sisi, siswa belajar di sekolah yang memiliki fasilitas yang lengkap dan dilayani oleh SDM yang jumlah dan kualitasnya sangat memadai. Tentu saja siswa yang belajar di sekolah dengan fasilitas lengkap dapat mencapai hasil yang optimal. Namun di sisi lain, siswa yang menjalani proses pembelajaran yang serba seadanya, bahkan gedungnya pun hampir roboh hasilnya pun kurang optimal.

 

2.5  Solusi Mengatasi Kesenjangan Pelaksanaan UN Terhadap Tujuan Pendidikan Nasioanal

Selama masih terjadi ketimpangan pemerataan kualitas sekolah di berbagai daerah, maka UN tidak  cocok digunakan untuk menentu kelulusan siswa. Kelulusan siswa hanya dengan melihat nilai UN sungguhlah tidak fair. Lulus atau tidaknya seseorang dalam suatu sistem pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ‘otak’, namun juga harus memperhatikan ‘hati’ atau etika. Ada beberapa solusi terhadap pelaksanaan UN antara lain sebagai berikut:

  1. a.      Standar nilai UN digunakan untuk mengukur kualitas sekolah di Indonesia.

Dari hasil UN, maka diknas harus menindaklanjuti sekolah-sekolah yang masih jauh dibawah rata-rata nasional. Apakah guru, sarana-prasarana atau siswanya atau ketiga faktor tersebut yang membuat siswa mampu atau tidak dalam mengerjakan soal ujian nasional.  Kelulusan siswa ditentukan oleh guru/sekolah dengan memasukkan faktor prestasi selama 3 tahun + etika/moralitas+hasil ujian nasional.

  1. Standar Nilai UN digunakan untuk masuk ke jenjang pendidikan lebih lanjut.

Nilai UN dijadikan standar untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Nilai UASBN SD sebagai standar seleksi masuk ke jenjang SMP. Nilai UN SMP sebagai standar seleksi masuk ke jenjang SMA. Dan nilai UN SMA digunakan sebagai standar seleksi masuk PT. Nilai UN hanya dapat dijadikan sebagai standar masuk ke jenjang lebih lanjut dengan syarat pelaksanaan UN tersebut harus jujur, transparan dan kredibel. Beberapa sistem dalam ujian seleksi masuk perguruan tinggi dapat diterapkan di UN.

  1. Standar Nilai UN digunakan untuk masuk kerja, beasiswa dll.

Apabila pelaksanaan UN dapat berjalan secara jujur dan kredibel, maka nilai UN menjadi tolak ukur penerimaan tenaga kerja atau beasiswa.

  1. d.      Pemerintah harus mengusahakan agar fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di sekolah-sekolah baik yang berada di daerah pinggiran maupun perkotaan memadai dan seimbang sehingga hasil UN reliable dan adil.

Kebijakan pemerintah yang menyamaratakan standar kelulusan UN menyebabkan ketidaksesuaian kualitas sekolah. Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah harus mengusahakan agar fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di sekolah-sekolah baik yang berada di daerah pinggiran maupun perkotaan memadai dan seimbang sehingga hasil UN reliable dan adil.

  1. e.       Pemerintah harus menggalakan pendidikan karakter di sekolah.

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil.  Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (stakeholders) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah.

 

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari paparan yang sudah disampaikan ada bebrapa kesimpulan yaitu:

  1. Pelaksanakan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
  2. Tujuan Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) adalah menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu  dalam kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi. Diharapkan dengan tercapainya target nilai lulusan dapat mengantarkan siswa menjadi lulusan yang unggul di masa kini dan masa depan.
  3. Ketidaksipan penyelengara UN, ketidaksiapan mental guru dan siswa, serta intasi yang terkait  menjadikan UN sesuatu yang membebankan. Sehinggah, timbul banyak kecuranagan pada pelaksanaanya.
  4. Kecurangan pada pelaksanaan UN berupa ketidakjujuran pada siswa, guru, kepala sekolah serta intansi yang terkait mencorengkan nama baik dunia pendidikan yang sangat tidak sesuai dengan tujuan pendidikan yang diamanahkan dalam UUD RI.

 

3.2 Saran

1. Kepada pemerintah; Pelaksanaan UN seperti saat ini mesti ditinjau ulang, yaitu diberhentikan sementara waktu sampai pemerataan sarana dan prasarana, sistem informasi yang memadai, kualitas guru yang mempuni atau membuat kebijakan baru sesuia dengan kondisi saat ini.

2.  Kepada guru dan intansi yang terkait; Undang-Undang RI mengamanahkan kepada kita untuk melaksanakan tujuan pendidikan salah satunya adalah membentuk akhlak yang mulia kepada peserta didik. Jadi, jalankan tugas kita dengan baik untuk memenuhi amanah Undang-Undang tersebut.

3.  Kepada para siswa; pada dasarnya pelaksanaan UN bertujuan baik. Namun ketidaksipan mental membuat kekwatiran yang sangat tinggi yang menimbulkan ketidakjujuran atau kecurangan dalam pelaksanaanya. Jadi, siapkan mental dengan baik walaupun UN dilaksanakan atau tidak kita siap menghadapinya.


Daftar Rujukan

 

Pidarta, M. 2007. “Landasan Kependidikan”. Jakarta: Rineka Cipta

http://muhammadalisunan.blogspot.com/2012/05/landasan-hukum-  pendidikan.html,  7 Desember 2012

http://buku-on-line.com/dasar-hukum-pelaksanaan-un, 8 Desember 2012

http://buku-on-line.com/tujuan-penyelenggaraan-un-2012, 8 Desember 2012

http://www.slideshare.net/tape/dampak-un, 9 Desember 2012

http://zaifbio.wordpress.com/2009/11/15/ranah-penilaian-kognitif-afektif-dan-     psikomotorik/,7 Desember 2012

http://www.investor.co.id/home/kesenjangan-mutu-pendidikan-dan-bisnis-bimbingan-belajar/33093,  Desember 2012

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/08/20/pendidikan-karakter-di-smp/ ,  27 Nopember 2012

http://tunas63.wordpress.com/2010/03/16/jenis-kecurangan-un-dan-   sanksinya/, 8 Desember 2012

http://buku-on-line.com/penentu-kelulusan-sekolah, 8 Desember 2012

http://www.bincangedukasi.com/mitos-keliru-un.html, 8 Desember 2012 http://www.radarlampung.co.id/read/opini/48846-mewujudkan-generasi-berkarakter-melalui-un, 8 desember 2012

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: